Target Setengah Miliar, Retribusi Perizinan Aceh Singkil Hanya Masuk Rp83 Juta

Iklan

Ilustrasi 

Aceh Singkil – Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan di Kabupaten Aceh Singkil sepanjang tahun 2025 jauh dari harapan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat realisasi Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai Rp83,16 juta atau sekitar 16,63 persen dari target Rp500 juta yang ditetapkan dalam APBK.

Rendahnya capaian tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan tersebut, target Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2025 sebesar Rp500 juta. Namun hingga akhir tahun anggaran, penerimaan yang berhasil dikumpulkan hanya Rp83.163.000.

Komponen terbesar berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dari target Rp400 juta, realisasi yang masuk ke kas daerah hanya Rp83,16 juta. Sementara Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditargetkan Rp100 juta tidak menghasilkan pendapatan sama sekali atau nihil.

Kondisi ini membuat capaian pendapatan sektor perizinan menjadi salah satu yang terendah dibanding target yang telah dipasang pemerintah daerah.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi retribusi perizinan juga mengalami penurunan. Pada 2024, penerimaan dari sektor yang sama masih mencapai sekitar Rp88,44 juta. Artinya, meski target tahun 2025 dipatok cukup tinggi, realisasi yang diperoleh justru lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Minimnya pendapatan dari sektor perizinan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendataan objek retribusi dan optimalisasi potensi penerimaan daerah. Terlebih di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Nihilnya penerimaan dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah memang tidak terdapat objek retribusi yang dapat dipungut selama tahun 2025 atau terdapat faktor lain yang menyebabkan target tersebut tidak menghasilkan penerimaan sama sekali.