Tak Ada yang Disuspend, Tapi 13 Dapur MBG Aceh Singkil Belum Punya SLHS

Iklan

Ilustrasi 

Aceh Singkil - Kabar bahwa tidak ada dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Singkil yang berstatus suspend menjadi angin segar bagi pelaksanaan program unggulan pemerintah pusat di daerah hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Badan Gizi Nasional (BGN) Rully Suhaidi. Namun, di balik klaim tersebut, terungkap fakta bahwa mayoritas dapur MBG di Aceh Singkil ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data Dinas Kesehatan Aceh Singkil mencatat, dari 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, sebanyak 13 di antaranya belum memiliki SLHS. Artinya, hanya empat dapur yang sejauh ini dinyatakan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang dipersyaratkan.

“Benar, hingga tanggal 8 Juli kemarin masih ada 13 dapur SPPG yang belum memiliki SLHS,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Aceh Singkil, Fandrik Eraliesa, Selasa (28/7/2026).

Fandrik mengaku pihaknya akan kembali menyurati dapur yang belum ber-SLHS. “Kami imbau segera lengkapi syarat administrasi dan fisik. Selanjutnya akan dilakukan uji ulang sampel makanan dan air ke lab yang terakreditasi Kemenkes,” ujarnya.

Padahal, pada Maret 2026 lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) sempat menghentikan sementara operasional lima dapur SPPG di Aceh Singkil karena belum mengajukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), yang merupakan salah satu tahapan dalam penerbitan SLHS. Kelima dapur tersebut berada di Bukit Harapan, Lae Butar, Gunung Lagan, Pulo Sarok, dan Pulau Balai.

Kini, seluruh dapur tersebut dilaporkan telah kembali beroperasi. Namun, ketiadaan status suspend rupanya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan standar sanitasi.

SLHS sendiri menjadi dokumen penting dalam menjamin makanan yang diproduksi aman dikonsumsi, terutama karena program MBG menyasar kelompok rentan seperti pelajar. Sertifikat ini diterbitkan setelah dapur memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari inspeksi kesehatan lingkungan hingga hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan air.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah dapur yang belum memiliki SLHS seharusnya telah diizinkan beroperasi secara penuh? Apalagi, program MBG setiap harinya mendistribusikan ribuan porsi makanan kepada siswa di berbagai sekolah di Aceh Singkil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait dasar operasional 13 dapur yang belum memiliki sertifikat laik sanitasi tersebut.

Tak adanya dapur yang disuspend memang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, keberadaan 13 dapur yang masih beroperasi tanpa SLHS menunjukkan masih adanya pekerjaan penting yang harus segera dituntaskan demi memastikan program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memenuhi aspek keamanan dan kesehatan pangan.