Waktu Kian Menipis, Mampukah Oyon-Hamzah Selamatkan Proyek Sekolah Rakyat?

Iklan

Karikatur 

Aceh Singkil – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Aceh Singkil kini menjadi sorotan. Di saat daerah lain terus berpacu menyelesaikan pembangunan, Aceh Singkil justru dinilai masih tertinggal meski masa kontrak proyek semakin mendekati batas akhir.

Program yang digagas pemerintah pusat tersebut merupakan salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Untuk Provinsi Aceh, pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan dalam satu paket proyek yang mencakup Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum yang diterima PENAACEH, paket proyek tersebut dikerjakan PT Waskita Karya dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender sejak 18 Desember 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.

Yang menjadi perhatian, persoalan lahan yang sebelumnya disebut menjadi hambatan utama di Aceh Singkil telah dinyatakan selesai versi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bahkan menyebut status lahan pembangunan sudah clear and clean. Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2026, progres pembangunan fisik di Aceh Singkil belum menunjukkan perkembangan yang signifikan atau jangan sebetulnya administrasi lahan yang semula milik atas nama Hidayat Riadi Manik anak Bupati Aceh Singkil itu belum clier menjadi aset daerah?

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan daerah lain yang berada dalam paket proyek yang sama. Di Nagan Raya dan Subulussalam, pembangunan terus berjalan dan dikabarkan telah menunjukkan progres yang jauh lebih maju. Sementara di Aceh Singkil, masyarakat masih menunggu kepastian percepatan pembangunan di lapangan.

Perbandingan itu memunculkan pertanyaan. Jika ketiga daerah berada dalam satu paket proyek, satu kontraktor, dan satu rentang waktu pelaksanaan, mengapa progres di Aceh Singkil terlihat tertinggal?

Di sisi lain, Dinas PUPR Aceh Singkil tetap menyatakan optimistis pembangunan dapat dikejar sesuai target. Namun optimisme tersebut kini berpacu dengan waktu. Sebab setiap hari yang berlalu semakin mempersempit ruang percepatan menuju berakhirnya masa kontrak pada Agustus 2026.

Bagi masyarakat, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan gedung. Program tersebut dianggap sebagai kesempatan besar yang belum tentu datang dua kali. Ketika pemerintah pusat telah menyediakan anggaran, menunjuk kontraktor, dan menetapkan target pembangunan, maka keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam mengawal pelaksanaannya.

Karena itu, sorotan kini mengarah kepada kepemimpinan Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman. Proyek Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan keduanya dalam membuktikan kemampuan menghadirkan program strategis nasional ke daerah.

Jika dalam waktu yang tersisa pembangunan mampu dipercepat, Aceh Singkil masih memiliki peluang mengejar ketertinggalan. Namun jika tidak, maka proyek ini berpotensi menjadi catatan tersendiri tentang bagaimana sebuah peluang besar yang telah disiapkan pemerintah pusat gagal dimanfaatkan secara maksimal di daerah.

Ketika Nagan Raya dan Subulussalam terus bergerak menuju garis akhir pembangunan, Aceh Singkil kini menunggu jawaban yang sama: apakah Oyon-Hamzah mampu mengejar waktu dan menyelamatkan proyek Sekolah Rakyat, atau justru Aceh Singkil kembali menjadi daerah yang tertinggal saat kesempatan besar sudah berada di depan mata?