Iklan
 |
| Aktivis Aceh Singkil, M. Yunus, Inisiator SOMPAS |
Aceh Singkil – Kabar batalnya pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Aceh Singkil pada tahun 2026 terus menuai sorotan. Setelah sebelumnya berbagai pihak mengingatkan soal lambannya penyelesaian persoalan lahan, kini kekhawatiran itu disebut mulai menjadi kenyataan.
Aktivis Aceh Singkil sekaligus Inisiator Solidaritas Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS), M. Yunus, menilai kondisi tersebut menjadi tamparan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Menurutnya, jika program yang telah dijanjikan pemerintah pusat itu benar-benar gagal direalisasikan, maka publik berhak mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengawal peluang besar yang sudah diberikan.
"Ini bukan proyek biasa. Nilainya sekitar Rp 285 miliar dan manfaatnya sangat besar untuk masyarakat miskin. Kalau sampai batal lagi, tentu masyarakat berhak bertanya, kenapa kesempatan sebesar ini tidak bisa diamankan?" kata Yunus kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Menurut Yunus, persoalan utama yang selama ini menghambat pembangunan Sekolah Rakyat bukanlah masalah baru. Sejak awal, syarat ketersediaan lahan yang jelas dan siap bangun sudah menjadi perhatian banyak pihak.Namun hingga memasuki pertengahan 2026, persoalan tersebut dinilai belum juga mampu diselesaikan secara tuntas.
"Yang menjadi pertanyaan publik, apa yang sudah dikerjakan selama ini? Karena masalah lahan ini sudah diperingatkan sejak tahun lalu. Kalau hambatannya masih itu-itu juga, wajar kalau masyarakat menilai ada kelemahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan," ujarnya.
Yunus mengatakan masyarakat tidak hanya melihat proyek ini dari sisi nilai anggaran. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat dianggap sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh Singkil.Karena itu, ia menilai potensi gagalnya pembangunan Sekolah Rakyat akan menjadi kerugian besar bagi daerah.
"Yang hilang bukan hanya bangunan sekolah atau anggaran ratusan miliar rupiah. Yang hilang adalah kesempatan anak-anak Aceh Singkil mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Kesempatan seperti ini belum tentu datang dua kali," katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sejumlah daerah lain yang memperoleh program serupa mampu bergerak lebih cepat memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah pusat. Sementara Aceh Singkil justru masih berkutat pada persoalan legalitas dan kesiapan lahan.
"Kita tidak bisa terus menyalahkan keadaan. Ketika daerah lain mampu memenuhi syarat dan bergerak maju, mengapa Aceh Singkil tidak? Pertanyaan seperti ini yang sekarang berkembang di tengah masyarakat," ujarnya.
Menurut Yunus, kondisi tersebut pada akhirnya akan mengarah pada penilaian publik terhadap kepemimpinan daerah.
"Kalau program sebesar ini sampai lepas dari Aceh Singkil, tentu masyarakat akan menilai sendiri sejauh mana keseriusan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga peluang yang sudah diberikan pemerintah pusat," tegasnya.
SOMPAS pun mendesak pimpinan tertinggi Aceh Singkil segera memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan terbaru proyek Sekolah Rakyat tersebut.
"Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang masih ada peluang menyelamatkan proyek ini, maka pemerintah harus bekerja lebih cepat dan lebih serius. Jangan sampai Aceh Singkil kembali menjadi penonton ketika daerah lain menikmati program yang seharusnya juga bisa dirasakan masyarakat di sini," pungkas Yunus.
Tutup Iklan