Sekolah Rakyat Aceh Singkil Dikabarkan Batal Dibangun Tahun Ini, Kekhawatiran yang Sejak Lama Diperingatkan Akhirnya Terjadi?

Iklan

Gabungan Photo Lokasi Lahan, dan Desain Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Setelah Jadi.

Aceh Singkil – Kabar batalnya pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Aceh Singkil pada tahun 2026 memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, persoalan yang menyebabkan proyek strategis nasional tersebut tersendat sebenarnya sudah berulang kali muncul dalam berbagai pemberitaan dan sorotan publik sejak tahun lalu.

Sejak pertengahan 2025, sejumlah pihak telah mengingatkan bahwa program Sekolah Rakyat berpotensi gagal apabila persyaratan utama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak segera dipenuhi, terutama terkait ketersediaan lahan minimal 8 hingga 10 hektare yang berstatus jelas dan siap dibangun.

Saat itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil optimistis proyek senilai ratusan miliar rupiah tersebut dapat direalisasikan setelah Bupati Safriadi Oyon menyampaikan bahwa Aceh Singkil berhasil memperoleh program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat dengan nilai investasi sekitar Rp 285 miliar. Namun lokasi yang semula direncanakan di kawasan Islamic Center harus diubah karena tidak memenuhi ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.

Di tengah proses pencarian lokasi baru, polemik kemudian muncul setelah rencana pembangunan diarahkan ke lahan yang disebut-sebut milik keluarga Bupati langsung sang anak yakni Hidayat Riadi Manik.Kondisi itu sempat menuai kritik dari kalangan DPRK yang mempertanyakan proses peralihan lahan serta transparansi pengambilan kebijakan.

Persoalan tidak berhenti di situ. Pada Agustus 2025, Aceh Singkil dipastikan gagal menerima pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama karena lahan yang menjadi syarat utama belum siap secara administrasi maupun legalitas. Saat itu pemerintah daerah menyampaikan harapan agar pembangunan dapat direalisasikan pada tahun 2026 setelah seluruh persyaratan diselesaikan.

Namun harapan tersebut kembali menghadapi kendala. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Aceh Singkil pada Januari 2026 mengungkap bahwa sertifikat lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan masih belum berstatus aset pemerintah daerah dan masih atas nama pihak lain. DPRK menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama proyek tidak dapat berjalan bersamaan dengan daerah lain seperti Subulussalam dan Nagan Raya.

Ironisnya, di tengah belum tuntasnya persoalan lahan, anggaran daerah untuk persiapan Sekolah Rakyat telah dialokasikan hingga miliaran rupiah. Media ini sebelumnya melaporkan sekitar Rp2,3 miliar APBK digunakan untuk berbagai kebutuhan persiapan, mulai dari urusan lahan, renovasi fasilitas sementara hingga operasional pendukung program.

Kini, setelah muncul kabar bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil batal dilaksanakan tahun ini, publik mempertanyakan efektivitas perencanaan pemerintah daerah. Sebab sejak awal berbagai kendala telah diketahui, namun hingga memasuki tahun anggaran berjalan, proyek yang dijanjikan sebagai harapan baru bagi pendidikan anak-anak kurang mampu di Aceh Singkil belum juga menunjukkan kepastian.

Masyarakat pun menunggu penjelasan resmi dari pemerintah daerah yang hingga saat belum memberikan keterangan atas kabar tersebut. Apakah pembangunan Sekolah Rakyat hanya ditunda, atau Aceh Singkil kembali kehilangan kesempatan memperoleh proyek pendidikan bernilai ratusan miliar rupiah yang sejak awal digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan daerah yang dibanggakan oleh Bupati Aceh Singkil.