Kampus atau Kantor? Dominasi PNS di STIP Yashafa Aceh Singkil Tuai Kritik

Iklan

Kolase Foto: Mufkirul SH dan Suasana Wisuda Hari Ini di STIP Yashafa.

Aceh Singkil – Perguruan tinggi semestinya menjadi rumah bagi akademisi, pusat lahirnya gagasan, penelitian, dan inovasi. Namun kondisi berbeda justru menjadi sorotan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Yashafa Aceh Singkil.

Dominasi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam sejumlah posisi strategis kampus memunculkan kritik sekaligus pertanyaan mengenai arah tata kelola perguruan tinggi tersebut. Sejumlah kalangan menilai komposisi pimpinan yang didominasi pejabat birokrasi berpotensi menggeser orientasi kampus dari budaya akademik menuju budaya administratif.

Pemerhati Mufkirul, SH, menilai perguruan tinggi memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga pemerintahan sehingga membutuhkan pola kepemimpinan yang berbeda pula.

"Dominasi pejabat PNS dalam struktur pimpinan perguruan tinggi berpotensi menciptakan budaya birokratis yang lebih kuat daripada budaya akademik. Kampus idealnya dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak akademik, kapasitas kepemimpinan pendidikan, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi," kata Mufkirul kepada wartawan. Jumat (13/6/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata menyangkut status seseorang sebagai ASN atau bukan, melainkan bagaimana perguruan tinggi menjaga keseimbangan antara tata kelola administrasi dan penguatan fungsi akademik.

Mufkirul menilai ketika jabatan-jabatan strategis lebih banyak diisi oleh pejabat birokrasi, muncul kekhawatiran bahwa proses pengambilan keputusan akan lebih didominasi pertimbangan administratif dibanding kebutuhan pengembangan akademik.

"Perguruan tinggi seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sekadar perpanjangan tangan birokrasi. Dominasi pejabat PNS dalam jajaran pimpinan dapat menimbulkan persepsi bahwa pertimbangan administratif dan hierarki birokrasi lebih diutamakan daripada merit akademik," ujarnya.

Sorotan tersebut muncul karena perguruan tinggi tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta ruang tumbuhnya kebebasan akademik.

Dalam konteks itu, kepemimpinan kampus dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan institusi. Kampus membutuhkan pemimpin yang memahami kebutuhan dosen, mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, hingga strategi pengembangan perguruan tinggi dalam jangka panjang.

"Ketika kepemimpinan perguruan tinggi didominasi oleh pejabat PNS, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara orientasi birokrasi dan orientasi akademik. Dominasi latar belakang birokrasi berpotensi melahirkan budaya kerja yang terlalu administratif, hierarkis, dan kurang adaptif terhadap dinamika akademik yang menuntut kreativitas serta pemikiran kritis," lanjutnya

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara karakter perguruan tinggi sebagai komunitas ilmiah dengan pola pengelolaan yang lebih menyerupai organisasi birokrasi.

Akibatnya, pengambilan keputusan strategis berisiko lebih banyak didasarkan pada pertimbangan administratif dibanding kebutuhan pengembangan akademik jangka panjang.

Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa, serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Karena itu, Mufkirul menilai proses pemilihan dan penempatan pimpinan perguruan tinggi semestinya mengedepankan prinsip meritokrasi.

"Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah rekam jejak akademik, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta visi pengembangan institusi. Kampus harus tetap menjadi ruang tumbuhnya keunggulan akademik, bukan sekadar institusi yang berjalan mengikuti logika birokrasi," tegasnya.

Perdebatan mengenai komposisi pimpinan STIP Yashafa ini dinilai penting karena masa depan sebuah perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh gedung, fasilitas, maupun jumlah mahasiswa, tetapi juga kualitas kepemimpinan yang mampu menjaga marwah akademik dan mendorong lahirnya inovasi.

Pertanyaannya, apakah komposisi pimpinan STIP Yashafa saat ini telah mencerminkan kebutuhan dunia akademik modern? Ataukah kampus yang seharusnya menjadi pusat pemikiran kritis perlahan bergerak menjadi institusi yang lebih menyerupai kantor pemerintahan?

Mufkirul juga mengingatkan agar perguruan tinggi tidak didominasi oleh pejabat birokrasi yang masih aktif di lingkungan pemerintahan daerah.

"Jangan biarkan kampus didominasi oleh pejabat. Pejabat Pemda sebaiknya fokus menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya di pemerintahan. Kampus harus dikelola berdasarkan semangat akademik, bukan logika birokrasi," tegasnya.

Ia berharap Bupati Aceh Singkil dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pendidikan tinggi di daerah tanpa harus mencampuri independensi akademik kampus.

"Saya berharap Bupati dapat mendorong kemajuan perguruan tinggi yang ada di Aceh Singkil, khususnya STIP Yashafa. Apalagi kampus ini sejak awal berdiri mendapat dukungan dan prakarsa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Dukungan pemerintah tentu penting, tetapi kampus harus tetap diberi ruang untuk tumbuh sebagai institusi akademik yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan," kata Mufkirul.

Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas perguruan tinggi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan berdaya saing.

Hingga berita ini diturunkan, pihak STIP Yashafa Aceh Singkil belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang berkembang mengenai dominasi pejabat PNS dalam struktur pimpinan kampus tersebut.