APBK Belum Berjalan, Lelang Proyek Fisik di Aceh Singkil Terganggu, Pemerintah Dinilai Lamban

Iklan

Aktivis Aceh Singkil, M Yunus 

ACEH SINGKIL – Hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada mandeknya proses lelang sejumlah paket pekerjaan fisik yang seharusnya sudah mulai ditayangkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam ketentuan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tahapan lelang proyek fisik wajib mulai berjalan sesuai jadwal dalam dokumen perencanaan anggaran, agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Namun di Aceh Singkil, sejumlah paket pekerjaan disebut belum masuk tahap tender secara menyeluruh bahkan nyaris belum ada sama sekali, ini bisa jadi disebabkan APBK belum turun dari evaluasi dari pemerintah Aceh.

Kondisi ini memunculkan sorotan publik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menggerakkan roda APBK. Keterlambatan tersebut dinilai tidak hanya mengganggu proses administrasi pengadaan, tetapi juga berpotensi menekan percepatan pembangunan daerah.

Aktivis Aceh Singkil, M. Yunus, menilai keterlambatan ini menunjukkan lemahnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola tahapan anggaran sejak awal tahun.

“Seharusnya APBK itu sudah bergerak sejak awal tahun anggaran. Kalau lelang proyek fisik terlambat, ini menunjukkan adanya kelambanan dalam manajemen perencanaan dan pelaksanaan,” kata M. Yunus. Jumat (5/6/2026).

Ia menambahkan, keterlambatan lelang berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hasil pekerjaan di lapangan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap serapan anggaran daerah yang tidak optimal.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun pemerintah daerah terkait penyebab belum optimalnya tayangan lelang proyek fisik tersebut di sistem pengadaan.

Kondisi ini menjadi perhatian publik mengingat APBK merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang semestinya sudah berjalan sesuai tahapan sejak awal tahun anggaran.