Iklan
 |
| Karikatur |
ACEH SINGKIL — Satu bulan telah berlalu sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026 disahkan pada 21 April lalu. Namun hingga Kamis (21/5/2026), tanda-tanda kuat bergeraknya belanja daerah dan perputaran ekonomi di tengah masyarakat masih belum banyak terlihat.
Kondisi ini menjadi sorotan terhadap pemerintahan Safriadi Oyon–Hamzah. Sebab keterlambatan bukan hanya terjadi pada tahap pengesahan, tetapi juga mulai menjadi perhatian pada tahap realisasi anggaran.
APBK 2026 sendiri lahir setelah melalui dinamika panjang antara eksekutif dan legislatif. Pembahasan sempat mengalami kebuntuan hingga akhirnya dimediasi oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPRK pada 21 April 2026. Nilai anggaran yang disepakati berada di kisaran Rp822 miliar.
Namun bagi masyarakat, persetujuan itu bukan garis akhir. Yang ditunggu adalah kapan anggaran itu benar-benar turun menjadi aktivitas ekonomi.
Di daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas seperti Aceh Singkil, APBK selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal. Ketika paket kegiatan belum berjalan, belanja pemerintah tertahan, dan aktivitas proyek belum dimulai, maka yang terdampak bukan hanya birokrasi—tetapi juga pelaku usaha kecil, pekerja harian, penyedia jasa, hingga perputaran uang di tingkat desa.
Kondisi tersebut sebelumnya juga beberapa kali menjadi perhatian di tingkat provinsi. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam sejumlah kesempatan menekankan pentingnya percepatan anggaran karena belanja pemerintah memiliki efek langsung terhadap denyut ekonomi masyarakat. Pernyataan itu kini kembali relevan melihat situasi yang sedang dihadapi Aceh Singkil.
Di sisi lain, keterlambatan APBK bukan persoalan yang berdiri sendiri. Sebelum disahkan, tekanan terhadap kondisi daerah bahkan sempat menguat. Sejumlah pejabat tingkat kecamatan pernah menyuarakan kekhawatiran terhadap terganggunya pelayanan dan aktivitas pemerintahan akibat belum adanya kepastian anggaran.
Karena itu, kondisi hari ini dinilai layak menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Aceh Singkil yang masih menghadapi tantangan pembangunan dan ekonomi tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan momentum.
APBK adalah instrumen publik; setiap hari keterlambatan realisasi berarti ada program yang tertunda, aktivitas ekonomi yang belum bergerak, dan masyarakat yang belum merasakan dampaknya.
Meski sejumlah tahapan administratif dan evaluasi masih harus dilalui di tingkat pemerintah yang lebih tinggi sesuai mekanisme yang berlaku, publik berharap proses tersebut dapat dipercepat agar roda pemerintahan dan ekonomi daerah segera menggeliat.
Tutup Iklan