'Tutup Mata'! PPI Anak Laut Tak Dapat Anggaran Sejak Dikelola Pemprov Aceh, GANAS Murka

Iklan

Bangun PPI Anak Laut, Singkil Utara, Aceh Singkil. 

ACEH SINGKIL – Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Anak Laut di Aceh Singkil kini menjadi bukti nyata ketidakpedulian. Sejak pengelolaannya diambil alih Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2021, fasilitas vital bagi nelayan ini justru terbengkalai. Ironisnya, selama hampir lima tahun masa pengelolaan, tidak ada satu pun anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dikucurkan.

 

Kemarahan meledak dari Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil (GANAS). Mereka menilai Pemprov Aceh seolah "tutup mata" terhadap nasib aset strategis yang dibangun dengan susah payah menggunakan uang rakyat Kabupaten. Janji manis saat penyerahan aset agar pengelolaan lebih maksimal dan kesejahteraan nelayan meningkat, kini tinggal retorika belaka.

 

"Sejak diserahkan ke provinsi, PPI Anak Laut tidak menampakkan kemajuan apapun. Bahkan terkesan dibiarkan begitu saja. Padahal tujuan awalnya agar lebih baik, nyatanya? Nol besar! Tidak ada anggaran sama sekali," tegas Ketua GANAS, Rahmi Yasir, Selasa (14/4/2026).

 

Secara legalitas dan sejarah, kawasan ini memang lahir dari keseriusan Pemkab Aceh Singkil. Berdasarkan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2003, pembangunan mulai dari pematangan lahan, dermaga, pabrik es, hingga perkantoran, semuanya murni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK).

 

Dulu, hampir setiap tahun anggaran selalu ada untuk pemeliharaan dan pengembangan. Namun sejak berpindah tangan, aliran dana itu terhenti total. Fasilitas yang dulu dibanggakan kini terancam rusak parah karena tak tersentuh perawatan.

 

"Kami membangun ini dengan keringat dan uang rakyat Singkil. Lalu diserahkan dengan harapan lebih maju, tapi malah diabaikan. Ini tidak adil, mereka tidak peduli dan kondisi saat ini sangat memprihatinkan," ujar Rahmi dengan nada kecewa.

 

Oleh karena itu, GANAS mendesak Bupati Aceh Singkil segera bertindak. Mereka meminta kepala daerah menyuarakan protes keras agar pengelolaan PPI Anak Laut dikembalikan sepenuhnya ke Kabupaten.

 

Menurut GANAS, birokrasi di tingkat kabupaten jauh lebih responsif dan anggaran bisa diakses lebih cepat serta tepat sasaran. Jaminan kesejahteraan nelayan hanya akan terwujud jika aset ini kembali dikelola oleh pihak yang sejak awal berkorban membangunnya.

 

GANAS juga mengajak DPRK Aceh Singkil, Lembaga Panglima Laot, HNSI, dan KTNA untuk bersatu memperjuangkan aspirasi ini.

 

"Kami yakin PPI Anak Laut akan kembali berfungsi maksimal hanya jika ditangani Pemkab. Ini aset kami, dibangun uang kami, untuk kesejahteraan kami. Jangan biarkan aset ini mati suri," tegasnya.