Iklan
 |
| Pembukaan Muscab PKB Aceh Singkil Tahun 2036, di Hotel Langgeng Jaya di Desa Tulaan, kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil,. (Jum'at (17/4/2026). |
Aceh Singkil - Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Aceh Singkil resmi dibuka di Hotel Langgeng Jaya, Kecamatan Gunung Meriah, Jumat (17/4/2026). Forum ini tak sekadar konsolidasi partai, tetapi juga jadi panggung mengurai persoalan daerah—dari banjir, lingkungan, hingga peluang pembiayaan infrastruktur lewat APBN.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPW PKB Aceh Ruslan Daud, Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, mantan Bupati Dulmusrid, anggota DPRA Doni Arega Rajes, anggota DPRK Fraksi PKB, unsur Forkopimda, TNI-Polri, hingga pimpinan partai politik dan tokoh lintas agama.
Ketua DPC PKB Aceh Singkil Frida Siska Sihombing menegaskan, PKB harus tampil sebagai partai yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar menyampaikan janji.
“PKB harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya berbicara tetapi turun langsung melihat kondisi rakyat agar persoalan yang ada bisa diatasi,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi masyarakat pascabanjir yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Selain itu, persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah, disebut menjadi ancaman nyata yang berdampak langsung terhadap bencana.
“Masalah sampah ini bukan hanya sumber penyakit, tapi juga menjadi pemicu banjir. Ini sudah jadi masalah daerah kita,” katanya.
Frida menegaskan, PKB ke depan akan mendorong langkah konkret, mulai dari edukasi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga penguatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah menjadi nilai ekonomi.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman berharap PKB dapat berperan aktif dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama melalui koneksi ke pemerintah pusat.Ia secara khusus menyoroti ruas jalan Kuala Baru–Trumon yang hingga kini belum fungsional.
“Kami berharap PKB bisa ikut memperjuangkan pembangunan daerah, termasuk jalan Kuala Baru–Trumon yang sudah lama belum selesai,” ujarnya.
Hamzah menyebut Aceh Singkil masih menghadapi persoalan keterpencilan dan ketertinggalan. Karena itu, dukungan dari pusat melalui anggota DPR RI dinilai sangat dibutuhkan.
“Daerah ini tanggung jawab moral kita bersama. Siapapun yang memimpin PKB ke depan harus berlari untuk Aceh Singkil,” tegasnya.
Menjawab hal itu, Ketua DPW PKB Aceh Ruslan Daud yang juga anggota DPR RI Komisi V membeberkan adanya peluang besar pembiayaan infrastruktur daerah melalui APBN.
“Kami siap memperjuangkan kebutuhan Aceh Singkil seperti yang diminta Wakil Bupati melalui APBN,” kata Ruslan disambut tepuk tangan.
Ia menjelaskan, sejak 2022 telah terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat yang membuka ruang pembiayaan lebih luas, tidak lagi terbatas pada jalan nasional.
“Sekarang jalan desa, kecamatan hingga kabupaten sudah bisa dibantu APBN, asalkan sesuai juknis dan juklak,” jelasnya.
Menurut Ruslan, kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden yang mulai berjalan sejak 2023. Bahkan, fokus pemerintah pusat terhadap swasembada pangan menjadi peluang tambahan bagi daerah untuk mengakses anggaran.
“Kalau jalan itu mendukung pertanian atau perkebunan masyarakat, itu jadi prioritas kuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa skema ini bisa meringankan beban APBK dan APBA yang saat ini dinilai terbatas.“Program besar bisa kita dorong lewat APBN tanpa harus mengorbankan anggaran daerah,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan stakeholder di Aceh Singkil untuk lebih aktif mengusulkan program ke pusat atau “menjemput bola”.
Selain infrastruktur, Ruslan juga mengungkapkan kunjungannya ke Aceh Singkil untuk meninjau persoalan abrasi yang menjadi salah satu aspirasi masyarakat pesisir. Ia turut mengingatkan kader PKB agar tetap menjaga kedekatan dengan ulama, pesantren, dan dayah sebagai basis utama partai.
Setelah menyampaikan pidato sekitar 30 menit, Ruslan Daud secara resmi membuka Muscab PKB Aceh Singkil.Muscab tahun ini juga mengusung mekanisme baru. Proses pemilihan ketua DPC dilakukan melalui pleno, kemudian dilanjutkan dengan uji kelayakan di tingkat provinsi yang direncanakan berlangsung di Banda Aceh. Penentuan akhir tetap berada di tangan DPP PKB.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran PKB dalam mendorong pembangunan Aceh Singkil—terutama dalam menjawab persoalan banjir, lingkungan, dan ketertinggalan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah.
Tutup Iklan