Aceh Singkil ‘Darurat Kemiskinan’, Oyon Minta Semua Program 2027 Dievaluasi

Iklan

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon Membuka Musrenbang 2027, di Aula Bappeda. (21/4/2026). (Istimewa)

Aceh Singkil – Status “darurat kemiskinan” masih disematkan pada Aceh Singkil. Angka kemiskinan yang masih bertahan di level 17,07 persen menjadi sinyal keras bagi pemerintah daerah untuk berbenah total.

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, secara terbuka meminta seluruh jajaran mengevaluasi total program pembangunan tahun 2027. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi kegiatan yang sekadar menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata.

“Semua program harus dievaluasi. Setiap rupiah harus berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat. Kita tidak boleh lagi terjebak pada kegiatan rutinitas yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Oyon saat membuka Musrenbang RKPK 2027, Selasa (21/4/2026) di Aula Bappeda.

Menurutnya, kondisi kemiskinan yang masih tertinggi di Aceh data 2025 bukan sekadar angka, melainkan alarm serius atas belum efektifnya arah pembangunan selama ini.

Karena itu, Pemkab menggeser fokus besar ke sektor yang dianggap paling krusial: infrastruktur dan konektivitas. Selama ini, keterisolasian wilayah dinilai menjadi akar persoalan—mulai dari mahalnya biaya logistik hingga tersendatnya distribusi hasil ekonomi masyarakat.

Sejumlah proyek strategis pun didorong, seperti pembangunan jalan penghubung antar desa, percepatan akses Kuala Baru–Trumon, hingga peningkatan ruas Simpang Keras–Sibagindar.

“Kalau akses tidak kita buka, ekonomi tidak akan bergerak. Ini kunci,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ke kisaran 15–16 persen pada 2027. Pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 4–5 persen, sementara tingkat pengangguran ditekan di bawah 4 persen.

Namun, Oyon mengingatkan, target ambisius itu tak akan tercapai jika pola lama masih dipertahankan. Ia bahkan menyinggung keterbatasan fiskal daerah yang membuat setiap program harus benar-benar selektif.

“APBK kita terbatas. Tidak bisa semua diakomodir. Maka yang dipilih harus benar-benar berdampak,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan pusat agar dukungan anggaran dari APBA dan APBN bisa masuk ke proyek-proyek prioritas.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, hingga pengembangan pariwisata Kepulauan Banyak juga tetap menjadi perhatian.

Meski begitu, Oyon menegaskan satu hal penting: perencanaan yang baik tidak ada artinya tanpa eksekusi yang disiplin.

“Ini bukan lagi soal rencana di atas kertas. Ini soal kerja nyata. Kalau tidak berubah, kita akan terus berada di situasi yang sama,” tegasnya.