Iklan
 |
| Hasanuddin Aritonang, Anggota DPRK Aceh Singkil, (Istimewa) |
Aceh Singkil – Dinamika politik di DPRK Aceh Singkil kembali memanas. Hasanuddin Aritonang secara tegas menyatakan tidak akan bergabung dengan kubu mana pun yang mendorong lanjutan interpelasi hingga ke tahap hak angket.
Pernyataan keras itu disampaikannya saat ditemui PENAACEH, Jumat malam (27/3/2026). Ia bahkan mencabut sikap awalnya sebagai non-blok dan memilih mengambil garis tegas di luar arus mayoritas.
“Saya tidak akan pernah bergabung atau masuk ke arah yang mendukung interpelasi, apalagi sampai ke hak angket,” tegasnya.
Cabut Status Non-Blok, Ambil Sikap Tegas
Keputusan Hasanuddin mencabut posisi non-blok menjadi sorotan. Di tengah tarik-ulur kepentingan antara DPRK dan eksekutif, perubahan sikap ini dinilai bukan langkah biasa.
Namun ia memastikan, keputusan tersebut diambil secara independen.
“Ini murni sikap saya pribadi. Tidak ada pengaruh siapa pun, tidak ada arahan,” ujarnya.
Tersinggung Dituduh Pengkhianat
Hasanuddin mengaku perubahan sikapnya tidak lepas dari kekecewaan atas tudingan yang dialamatkan kepadanya dari koleganya. Ia disebut sebagai “pengkhianat”, bahkan diminta untuk “bertaubat”.
“Tuduhan itu menyakitkan dan tanpa dasar. Saya disuruh bertobat—memang saya buat dosa apa?” katanya.
Menurutnya, label tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai ruang diskusi politik yang sehat di internal DPRK.
Nilai Interpelasi Sudah Keluar Jalur
Lebih jauh, politisi Golkar itu menilai arah interpelasi yang berkembang saat ini sudah tidak lagi murni sebagai fungsi pengawasan.
Ia justru melihat adanya kecenderungan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
“Kalau saya lihat, arahnya sudah mengarah menjatuhkan bahkan ‘membunuh’ dalam target secara politik. Itu bertentangan dengan prinsip saya,” ujarnya.
Bukan Pro Eksekutif
Meski menolak interpelasi, Hasanuddin menegaskan dirinya tidak berpihak kepada eksekutif. Ia berdiri di posisi sendiri, terpisah dari dua kutub yang sedang berhadap-hadapan.
Menariknya, ia memiliki rekam jejak hubungan politik yang tidak selalu sejalan dengan Bupati Safriadi Oyon. Keduanya bahkan sempat berada di posisi berseberangan, termasuk dalam kontestasi politik sebelumnya.
“Mungkin publik bingung. Bahkan Pak Bupati sendiri bisa jadi bingung dengan sikap saya,” katanya.
Dampak ke Interpelasi
Sikap tegas Hasanuddin berpotensi memperlemah posisi kubu pendukung interpelasi. Terlebih sebelumnya sudah mencuat isu adanya anggota DPRK yang berbalik arah, sehingga kekuatan politik tidak lagi solid.
Dengan kondisi tersebut, peluang interpelasi untuk naik ke tahap hak angket semakin berat, terutama jika syarat dukungan tidak lagi terpenuhi.
Politik Kian Dinamis
Di tengah mandeknya pembahasan APBK 2026 dan belum jelasnya arah interpelasi, langkah Hasanuddin menjadi bagian dari dinamika yang terus berkembang di DPRK Aceh Singkil.
Ia memilih keluar dari posisi netral dan mengambil sikap tegas.
Tidak bergabung dengan kubu interpelasi.Tidak pula merapat ke eksekutif.
Sikap ini menambah warna dalam peta politik lokal yang hingga kini masih penuh tanda tanya—terutama soal ke mana arah kebijakan dan dinamika kekuasaan akan bergerak selanjutnya.
Tutup Iklan