Iklan
 |
| Suasana Saat Saat Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon Menjawab Pertanyaan Sejumlah Anggotanya DPRK Saat Interplasi Berlangsung di kantor DPRK Aceh Singkil 2 Maret 2026 lalu. (Dok PENAACEH). |
Opini Politik: Oleh Redaksi PENAACEH Sabtu 28 Maret 2026
Pasca euforia Idul Fitri 2026 mereda, publik Aceh Singkil justru dihadapkan pada satu realitas yang lebih pahit: pemerintahan daerah seperti berjalan di tempat. Alih-alih menunjukkan akselerasi, pembahasan APBK 2026 antara DPRK dan TAPK malah tersandera stagnasi yang kian mencolok.
Deadline yang semula diwacanakan berakhir 31 Maret kini dilaporkan bergeser ke 13 April 2026. Namun, perpanjangan waktu ini lebih terasa seperti “menunda kebuntuan”, bukan menyelesaikan masalah. Sebab hingga hari ini, tak ada sinyal kuat bahwa pembahasan anggaran bergerak ke arah kemajuan.
Di saat yang sama, bara konflik lama—interpelasi—belum juga padam. Bahkan, cenderung menggantung tanpa kejelasan. Tidak ada keputusan resmi: apakah interpelasi diterima, ditolak, atau dilanjutkan ke tahap yang lebih keras—hak angket. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang justru memperkeruh situasi politik Aceh Singkil.
DPRK Terbelah, Agenda Rakyat Terabaikan?
Retaknya soliditas di tubuh DPRK kini bukan lagi rahasia. Setidaknya ada tiga poros kepentingan yang saling tarik-menarik:
Kubu mayoritas mendorong interpelasi dilanjutkan, bahkan mengarah ke hak angket. Bagi mereka, ini soal akuntabilitas dan “membuka kotak hitam” kebijakan eksekutif.
Kubu moderat memilih realistis: APBK harus disahkan lebih dulu karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Interpelasi bisa menyusul.
Kubu pro-eksekutif terang-terangan ingin APBK dituntaskan tanpa gangguan politik. Interpelasi, apalagi angket, dianggap hanya memperkeruh situasi.
Pertanyaannya: di tengah tarik-menarik ini, siapa yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat?
“Masuk Angin” dan Runtuhnya Momentum
Drama politik makin pelik ketika isu “tiga anggota berbalik arah” mencuat.
Sebelumnya, dukungan interpelasi sempat memenuhi ambang batas—sekitar 3/4 anggota atau 20 orang. Namun keluarnya tiga nama membuat kekuatan itu runtuh, dan interpelasi kehilangan kuorum untuk naik level.
Narasi “masuk angin” pun menyeruak. Publik tak bodoh—perubahan sikap mendadak selalu memunculkan kecurigaan. Apalagi ini bukan sekadar dinamika biasa, melainkan penentu arah pengawasan kekuasaan.
Jika benar ada pergeseran kepentingan di balik layar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya interpelasi, tetapi juga integritas lembaga legislatif itu sendiri.
Cooling Down atau Gencatan Senjata Diam-Diam?
Menariknya, pasca Ramadan hingga kini, suhu politik justru tampak menurun. Kedua kubu—eksekutif dan legislatif—terlihat “menahan diri”. Minim pernyataan, minim manuver terbuka.
Namun, apakah ini benar-benar tanda meredanya konflik? Atau justru fase konsolidasi diam-diam?
Dalam politik, diam bukan berarti selesai. Bisa jadi ini adalah fase paling menentukan—di mana lobi-lobi senyap, negosiasi tertutup, hingga kompromi kepentingan sedang berlangsung tanpa sorotan publik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan PENAACEH kepada pimpinan DPRK maupun TAPK pun belum mendapat respons. Bungkamnya para elite ini semakin mempertegas kesan: ada sesuatu yang sedang “dimatangkan” di balik layar.
APBK vs Interpelasi: Prioritas atau Alibi?
Perdebatan antara mendahulukan APBK atau interpelasi sebenarnya bukan sekadar soal teknis, tapi cermin dari orientasi politik.
Jika APBK terus dijadikan alasan menunda interpelasi, publik berhak curiga: apakah ini bentuk penghindaran?
Sebaliknya, jika interpelasi dipaksakan tanpa memperhatikan urgensi anggaran, maka rakyat juga yang dirugikan.
Masalahnya, hingga kini keduanya sama-sama tidak berjalan. APBK mandek, interpelasi pun menggantung. Ini bukan lagi soal prioritas—ini soal kegagalan kolektif.
Publik Menunggu, Elite Masih Berhitung
Masyarakat Aceh Singkil kini berada di posisi yang tidak nyaman: menunggu tanpa kepastian. Mereka menyaksikan bagaimana elite politik sibuk berdebat, berstrategi, bahkan mungkin berkompromi—sementara kebutuhan dasar pemerintahan belum juga diselesaikan.
Apakah “perang” antara legislatif dan eksekutif benar-benar mereda?
Ataukah hanya berubah bentuk menjadi perang dingin yang lebih senyap, namun jauh lebih berbahaya?
Yang jelas, waktu terus berjalan. Jika hingga 13 April tak ada terobosan, maka publik pantas menyimpulkan: yang macet bukan hanya APBK, tapi juga komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Dan jika interpelasi berakhir tanpa kejelasan, maka pertanyaan berikutnya lebih tajam:apakah ini kegagalan mekanisme demokrasi, atau memang sejak awal hanya sekadar alat tawar-menawar politik?
Tutup Iklan