Polemik Interpelasi Memanas, Wartono Kritik 3 Anggota DPRK Aceh Singkil yang ‘Berbalik Arah’

Iklan

Wakil ketua II DPRK Aceh Singkil, Wartono.

Aceh Singkil – Polemik hak interpelasi di DPRK Aceh Singkil semakin memanas. Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil, Wartono, secara terbuka mengkritik sikap tiga anggota dewan yang dinilai berubah arah dari kesepakatan awal terkait penggunaan hak interpelasi terhadap Bupati Safriadi Oyon.

Wartono menyayangkan sikap tersebut karena menurutnya sejak awal pembahasan, sejumlah anggota DPRK telah menyatakan sikap mendukung langkah interpelasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun di tengah proses berjalan, muncul perubahan sikap yang memicu polemik di internal lembaga legislatif itu.

“Kalau sejak awal sudah sepakat, mestinya tetap konsisten. Jangan di tengah jalan berubah sikap. Ini yang saya sesalkan,” kata Wartono. Kamis (12/3/2026).

Menurut politisi Gerindra itu sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRK seharusnya memiliki pendirian yang jelas dan tidak mudah berubah dalam mengambil keputusan politik, apalagi menyangkut langkah kelembagaan yang telah dibahas bersama.

Ia menegaskan, hak interpelasi merupakan mekanisme konstitusional DPRK untuk meminta penjelasan pemerintah daerah terkait sejumlah kebijakan strategis yang menjadi perhatian publik. Karena itu, prosesnya semestinya dijalankan secara serius dan tidak dijadikan arena tarik-menarik kepentingan.

Wartono juga mengingatkan agar dinamika politik di DPRK tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, inkonsistensi sikap hanya akan memunculkan kesan bahwa keputusan politik di parlemen daerah mudah berubah karena tekanan atau kepentingan tertentu.

“Rakyat melihat dan menilai. Kalau sikap anggota dewan berubah-ubah, tentu publik akan bertanya ada apa sebenarnya di balik itu,” ujarnya.

Polemik hak interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil sendiri belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan politik lokal. Perbedaan sikap antar anggota DPRK disebut menjadi salah satu faktor yang membuat dinamika di parlemen daerah itu semakin memanas.

Di tengah situasi tersebut, kritik terbuka dari Wartono menandakan bahwa konflik pandangan di internal DPRK Aceh Singkil masih terus bergulir dan berpotensi memicu perdebatan politik yang lebih luas di ruang publik.