Iklan
 |
| Massa Unjuk Rasa di kantor Bupati Aceh Singkil |
ACEH SINGKIL – Aksi ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Menggugat (FORMAT) di depan Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (10/3/2026), tak hanya diwarnai kritik keras terhadap pemerintah daerah. Di tengah kerumunan massa, Bupati Safriadi Oyon justru melontarkan sindiran yang memancing tafsir politik baru.
Saat berdiri di hadapan demonstran, Oyon sempat “curhat” mempertanyakan mengapa aksi yang menyoroti kinerja pemerintah daerah hanya menyebut namanya, tanpa menyeret nama Wakil Bupati Hamzah Sulaiman.
“Kan kami ini satu pasangan, Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman. Kenapa tak diundang sekalian? Biasanya begitu,” ujar Oyon di hadapan massa.
Pernyataan itu terlontar setelah ia terlihat menerima bisikan dari Junaidi, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Aceh Singkil.
Dengan nada setengah menyindir, Oyon kembali menegaskan bahwa seharusnya massa aksi juga meminta wakil bupati turun menemui demonstran.
“Harusnya tadi kalian minta satu pasangnya turun. Tapi karena yang diundang cuma saya, tidak apa-apa,” katanya.
Namun, Oyon kemudian menjelaskan bahwa wakil bupati tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain.
“Kami mohon maaf, pak wakil bupati tidak hadir karena ada kesibukan,” ujarnya.
Meski disampaikan dengan nada santai, ucapan tersebut memicu spekulasi politik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai pernyataan itu seolah menyiratkan dugaan bahwa aksi massa memiliki kaitan dengan dinamika politik internal di lingkaran kekuasaan daerah.
Isu keretakan hubungan antara Safriadi Oyon dan Hamzah Sulaiman sendiri belakangan memang kerap menjadi perbincangan di Aceh Singkil. Hubungan yang dulu tampak solid kini disebut-sebut mulai renggang, meski belum pernah diakui secara resmi.
Sehari sebelum aksi digelar, sejumlah pihak yang disebut berafiliasi dengan lingkaran bupati juga sempat menyayangkan isi surat pemberitahuan aksi. Mereka menilai surat tersebut hanya menyoroti kinerja Bupati Aceh Singkil selama 1 tahun 22 hari menjabat tanpa menyebut peran wakil bupati.
Namun tudingan tersebut langsung dibantah massa aksi. Menurut mereka, dalam struktur pemerintahan daerah, tanggung jawab utama berada di tangan kepala daerah.
“Yang bertanggung jawab itu bupati. Kalau diibaratkan, bupati itu supir, wakil bupati kernet,” ujar salah satu peserta aksi.
Sebelumnya diberitakan, ratusan massa FORMAT menggelar demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Aceh Singkil. Dalam aksi itu, mereka menagih berbagai janji politik yang dinilai belum terealisasi selama 1 tahun 22 hari kepemimpinan Oyon–Hamzah.
Massa juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengadaan mobil dinas bupati yang disebut menelan anggaran hingga Rp 2,3 miliar, rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di lahan yang dikaitkan dengan keluarga bupati, hingga dugaan persoalan tata kelola pemerintahan.
Aksi tersebut bahkan diwarnai penyerahan piagam “rapor merah” kepada Bupati Aceh Singkil sebagai simbol kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, massa membawa spanduk berisi delapan tuntutan yang meminta pemerintah daerah membuka transparansi berbagai program, mulai dari data penerima bantuan Rumah Presisi, klarifikasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), hingga dugaan praktik nepotisme dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian dan berakhir setelah massa menyampaikan tuntutan serta orasi secara bergantian di depan kantor bupati.
Tutup Iklan