Iklan
 |
| Kondisi Aksi Desak Sahkan APBK 2026 di DPRK Aceh Singkil, Selasa (2/3/2026). |
ACEH SINGKIL – Aksi desak pengesahan APBK 2026 di depan Kantor DPRK Aceh Singkil, Selasa (3/3/2026), menyisakan cerita yang tak kalah panas dari orasi di lapangan. Di tengah riuh tuntutan, muncul fakta baru: massa disebut sempat berkumpul di pendopo bupati pada Senin malam (2/3/2026), beberapa jam sebelum aksi digelar.
Informasi itu dari video di dalam ruang rapat paripurna DPRK Aceh Singkil yang diterima PENAACEH. Saat demonstrasi berlangsung di luar gedung, seorang kakek yang mengenakan peci, kemeja, serta pita kuning di lengan kiri—atribut yang identik dengan peserta aksi—terlihat kebingungan dan menanyakan soal bayaran.
“Saya bawa tiga becak ke DPRK. Yang penting ramai, pokoknya semangat,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah ada bayaran kepadanya, ia menjawab, “Ndak ada.” Namun ia kembali bertanya, “Sama siapa diminta ini?” Dari arah sekitar terdengar jawaban, “Di luar lah,” mengarah pada pihak yang mengajak sejak awal.
Pengakuan spontan itu langsung memantik spekulasi. Apalagi beriringan dengan informasi bahwa sebagian massa sebelumnya berkumpul di pendopo bupati. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait tujuan pertemuan tersebut maupun siapa saja yang terlibat.
Aksi Spontan atau Terstruktur?
Aksi tersebut sejak awal diklaim sebagai gerakan masyarakat mendesak percepatan pengesahan APBK 2026. Namun fakta adanya pertemuan malam sebelumnya serta pengakuan peserta yang terkesan tidak memahami substansi tuntutan memunculkan pertanyaan baru.
Kalimat “yang penting ramai” menjadi sorotan. Di tengah isu anggaran daerah yang menyangkut belanja publik, gaji aparatur, hingga program pembangunan, muncul kesan bahwa sebagian peserta hadir tanpa pemahaman utuh soal apa yang diperjuangkan.
Dalam demokrasi, menyampaikan aspirasi adalah hak warga. Namun legitimasi moral aksi bisa tergerus ketika muncul dugaan mobilisasi tanpa transparansi.
Tutup Iklan