Iklan

Selasa, 03 Maret 2026, 22.06.00 WIB
ACEH SINGKIL

Budi Harjo Soroti Aksi di DPRK Aceh Singkil: Banyak Massa Tak Paham Tuntutan

Iklan

Massa Aksi Unjuk Rasa Desak Pengesahan APBK 2026 di DPRK Aceh Singkil , Selasa (3/3/2026).

ACEH SINGKIL – Pemerhati daerah, Budi Harjo, menyoroti kualitas partisipasi dalam aksi desak pengesahan APBK 2026 di Kantor DPRK Aceh Singkil. Ia menyayangkan adanya peserta yang dinilai tidak memahami secara utuh substansi tuntutan yang disuarakan.


Menurut Budi, fakta di lapangan menunjukkan ada massa yang kesulitan menjelaskan pokok persoalan yang menjadi dasar demonstrasi.


“Kalau ditanya apa tuntutannya, tidak bisa menjawab dengan jelas. Ini menunjukkan ada yang hadir hanya untuk meramaikan, bukan memperjuangkan substansi. Demokrasi tidak boleh dipermainkan seperti ini,” tegasnya. Selasa (3/3/2026).


Pernyataan itu muncul di tengah memanasnya pembahasan APBK 2026 yang menjadi isu utama dalam aksi tersebut. Budi menilai, lemahnya pemahaman sebagian peserta berpotensi menggerus legitimasi moral gerakan.


Rawan Ditunggangi Kepentingan

Budi mengingatkan bahwa aksi tanpa fondasi pemahaman yang kuat sangat rentan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Dalam dinamika politik daerah, massa yang tidak dibekali informasi komprehensif bisa dengan mudah diarahkan tanpa benar-benar memahami arah perjuangan.


“Lebih baik sedikit tapi paham, daripada banyak tapi tidak tahu apa yang diperjuangkan,” ujarnya.


Ia juga menyentil para penggerak aksi agar tidak semata-mata mengejar kuantitas peserta. Menurutnya, kualitas kesadaran jauh lebih penting dibanding sekadar angka di lapangan.


Demokrasi Butuh Substansi


Budi menegaskan, demonstrasi adalah instrumen kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, kehormatan itu hanya terjaga jika dijalankan dengan kesadaran, data, dan argumentasi yang jelas.


Jika tidak, lanjutnya, aksi berisiko dipersepsikan sebagai mobilisasi tanpa arah yang justru melemahkan posisi tawar rakyat sendiri.


“Gerakan yang mengatasnamakan aspirasi publik harus lahir dari kesadaran kolektif yang cerdas. Kalau tidak, legitimasi moralnya bisa hilang,” katanya.


Di tengah polemik APBK 2026, kritik ini menjadi pengingat bahwa perjuangan di ruang publik bukan hanya soal ramai atau tidaknya massa, tetapi seberapa kuat pemahaman terhadap isu yang diperjuangkan.

Close Tutup Iklan