Iklan
 |
| Karikatur |
Aceh Singkil – Forum Masyarakat Menggugat (FORMAT) menyoroti sikap seorang oknum yang disebut berada di bagian dokumentasi Bupati Aceh Singkil. Oknum tersebut diduga menerima gaji diantara dari lingkungan protokoler atau Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), namun justru menyoroti persoalan aset daerah dengan cara yang dinilai tidak objektif dan terkesan tebang pilih.
Koordinator Lapangan FORMAT, Budi Harjo, menyebut pihaknya sangat menyayangkan tindakan tersebut. Ia menilai ada kejanggalan ketika seseorang yang berada di lingkungan pemerintah daerah justru menggunakan fasilitas milik Pemda untuk menyoroti dan mempersoalkan aset daerah.
“Yang bersangkutan bekerja di lingkup pemerintah daerah, bahkan diduga menerima gaji dari protokoler atau Diskominfo. Namun di sisi lain justru menggunakan fasilitas milik Pemda untuk menyoroti aset daerah secara sepihak,” kata Budi Harjo, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, informasi yang diperoleh FORMAT menyebutkan bahwa dalam aktivitas dokumentasi tersebut digunakan sejumlah fasilitas yang diduga merupakan aset pemerintah daerah, seperti drone milik Pemda serta perangkat dokumentasi berupa iPhone 16 Pro.
“Kalau fasilitas itu memang aset daerah, seharusnya digunakan sesuai fungsi dan kepentingan resmi pemerintah, bukan untuk membuat konten yang menyoroti aset secara tebang pilih,” ujarnya.
FORMAT menilai sorotan yang muncul di ruang publik justru hanya mengarah pada sejumlah aset yang berkaitan dengan masa kepemimpinan sebelum Bupati Safriadi Oyon, seperti KM Tailana, lapangan bola, dan beberapa aset lainnya.
Menurut Budi, jika memang ingin membangun transparansi dan pengawasan terhadap aset daerah, maka seharusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan periode kepemimpinan.
“Kalau bicara transparansi, jangan setengah-setengah. Jangan hanya fokus pada aset dari masa kepemimpinan tertentu saja, karena ini bisa menimbulkan kesan adanya kepentingan atau upaya menggiring opini publik,” tegasnya.
Sorotan yang dilontarkan FORMAT ini juga disebut-sebut menjadi bagian dari “balas pantun” politik yang berkembang di ruang publik. Sebelumnya, seorang pendukung Bupati Aceh Singkil, Zulkarnain Gaes, sempat melontarkan kritik keras terhadap aksi demonstrasi FORMAT di depan Kantor Bupati Aceh Singkil.
Dalam unggahannya di media sosial, Zulkarnain menilai orator dalam aksi demonstrasi tersebut bersikap arogan dan tidak menunjukkan etika saat menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.
Ia bahkan menuding sebagian orator yang tampil dalam aksi itu merupakan lawan politik pada kontestasi sebelumnya yang dinilai masih menyimpan dendam politik lama terhadap kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon.
Pernyataan keras itu memicu polemik di ruang publik dan memanaskan perdebatan antara pendukung pemerintah daerah dengan kelompok demonstran.
FORMAT sendiri menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan terkait penggunaan fasilitas dokumentasi pemerintah daerah tetap perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka terkait status dan posisi oknum tersebut, termasuk apakah benar berada di bawah protokoler atau Diskominfo.
Selain itu, FORMAT juga meminta adanya kejelasan mengenai aturan penggunaan aset daerah seperti drone maupun perangkat dokumentasi lainnya yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
“Jangan sampai aset daerah dipakai tidak pada tempatnya. Apalagi jika kemudian digunakan untuk membangun opini yang tidak berimbang di tengah masyarakat,” pungkas Budi Harjo.
Tutup Iklan