Demo Hari Ini Diduga Tidak Murni, Aroma Campur Tangan Penguasa Terlalu Kuat

Iklan

Massa Aksi 

Aceh Singkil – Pemerhati daerah, Budi Harjo, melontarkan kritik keras terhadap aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini di depan Kantor DPRK Aceh Singkil. Ia secara tegas menyebut aksi tersebut patut diduga tidak murni lahir dari aspirasi rakyat, melainkan kuat terindikasi adanya campur tangan penguasa.

Menurut Budi Harjo, dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyoroti kehadiran salah satu pejabat aktif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Singkil yang diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) dan terlihat berada di tengah barisan massa aksi.

“Kalau ini benar-benar gerakan rakyat, kenapa pejabat struktural ikut berada di dalam barisan massa? Ini bukan kebetulan. Ini patut diduga sebagai bentuk keterlibatan kekuasaan dalam mengarahkan opini publik,” tegas Budi Harjo. Selasa (3/3/2026).

Ia menilai, sebagai aparatur sipil negara (ASN), seorang pejabat struktural wajib menjaga netralitas dan profesionalitas sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan pejabat aktif dalam aksi demonstrasi dinilai mencederai etika birokrasi dan menimbulkan konflik kepentingan.

“ASN bukan aktor politik jalanan. Kalau pejabat sudah turun dalam barisan aksi, publik berhak curiga: ini demo rakyat atau demo yang disetting?” ujarnya tajam.

Budi Harjo juga menegaskan bahwa apabila benar ada pejabat aktif yang terlibat, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara yang menuntut ASN bebas dari intervensi politik.

Ia mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Aceh Singkil untuk segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik serta melakukan evaluasi terhadap pejabat yang terlibat.

“Jangan sampai birokrasi dijadikan alat kepentingan. Pemerintah daerah tidak boleh tutup mata. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk dan merusak kepercayaan masyarakat,” tegasnya lagi.

Di akhir pernyataannya, Budi Harjo menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk membungkam aspirasi, melainkan untuk menjaga kemurnian demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat tidak ditunggangi oleh kepentingan kekuasaan.

“Demokrasi harus bersih. Kalau ada aroma rekayasa, itu wajib dibongkar,” tutupnya.