Iklan
 |
| Ketua GANAS, Rahmi Yasir |
ACEH SINGKIL – Pengesahan APBK Aceh Singkil 2026 yang tak kunjung rampung memantik kemarahan Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil (GANAS). Mereka menilai tarik-ulur antara DPRK Aceh Singkil dan Bupati Aceh Singkil telah menyeret kepentingan rakyat kecil ke dalam pusaran konflik elite.
Ketua GANAS, Rahmi Yasir, menyebut kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi anggaran, melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
“APBK itu bukan angka-angka di atas kertas. Itu perut nelayan. Itu dapur buruh. Itu harapan petani. Jangan jadikan ini taruhan politik,” tegas Rahmi, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, masyarakat kini hanya disuguhi ketegangan politik tanpa kepastian arah pembangunan. Sementara pembahasan APBK 2026 yang seharusnya menjadi prioritas utama justru tersendat oleh manuver dan saling tarik kepentingan.
Interpelasi Diminta Tak Mengganggu APBK
GANAS meminta DPRK Aceh Singkil menghentikan langkah-langkah yang berpotensi memperlambat pembahasan anggaran, termasuk menggulirkan hak interpelasi di tengah situasi krusial saat ini.
“Kami tidak melarang fungsi pengawasan dijalankan. Tapi jangan sampai agenda politik mengorbankan kepentingan masyarakat luas. APBK harus didahulukan,” ujarnya.
Rahmi menegaskan, setiap hari tanpa APBK yang sah berarti ketidakpastian bagi ribuan warga yang menggantungkan hidup pada belanja daerah. Program bantuan nelayan, perbaikan dermaga, subsidi alat tangkap, hingga proyek padat karya terancam tertunda.
“Kalau APBK macet, perputaran ekonomi ikut tersendat. Uang tidak beredar. Nelayan yang pertama merasakan dampaknya,” katanya.
Bupati Diminta Lebih Realistis dan Terbuka
Tak hanya DPRK, GANAS juga mengkritik sikap Bupati Aceh Singkil yang dinilai perlu lebih terbuka dan akomodatif dalam pembahasan APBK 2026.
“Kami minta Bupati menurunkan tensi ego. Situasi ekonomi masyarakat sedang tidak mudah. Harus ada kebesaran hati untuk duduk bersama dan mencari titik temu,” ujar Rahmi.
GANAS mendesak agar APBK 2026 difokuskan pada efisiensi dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil, terutama nelayan, buruh, dan petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Jangan sampai anggaran habis untuk hal-hal yang tidak menyentuh rakyat. Nelayan butuh kepastian, bukan janji,” tegasnya.
Rakyat Menunggu Keputusan Arif
GANAS menilai perseteruan berkepanjangan hanya akan memperlambat pembangunan dan mempersempit ruang gerak ekonomi daerah. Mereka meminta kedua belah pihak segera menyudahi konflik dan mengutamakan kepentingan publik.
“Masyarakat sudah lelah dengan drama politik. Yang ditunggu sekarang adalah sikap arif dan keputusan konkret,” kata Rahmi.
Bagi GANAS, APBK 2026 adalah urat nadi ekonomi Aceh Singkil. Jika terus mandek, dampaknya bukan hanya pada birokrasi, tetapi langsung menyentuh kehidupan nelayan yang setiap hari bergantung pada stabilitas ekonomi daerah untuk bisa tetap melaut dan membawa pulang nafkah.
Tutup Iklan