Wartawan di Aceh Singkil Kebagian Daging Meugang, Bukan Korban Banjir: Kemitraan atau Pembungkaman?

Iklan

Daging Meugang (Istimewa)

Aceh Singkil – Polemik bantuan daging Meugang dari banpres Rp1 miliar di Aceh Singkil kembali memanas. Di tengah sorotan soal kualitas daging dan transparansi anggaran, muncul fakta baru: puluhan wartawan ikut menerima paket daging, padahal tidak tercantum dalam daftar resmi 10.652 kepala keluarga (KK) korban banjir.

Kebijakan ini memicu tanda tanya publik. Apakah pembagian tersebut bagian dari kemitraan pemerintah dengan insan pers, atau justru berpotensi menimbulkan kesan upaya meredam kritik?

Data awal Pemkab menyebut bantuan diperuntukkan bagi 10.652 KK terdampak banjir. Namun di lapangan, sejumlah paket juga disiapkan untuk wartawan. Takaran yang diterima disebut sama, yakni 0,5 kilogram per paket.

Jika benar paket tersebut berasal dari kuota yang sama, kekhawatiran publik adalah berkurangnya jatah bagi penerima yang semestinya. Jika berasal dari “kelebihan”, muncul pertanyaan lanjutan: bagaimana perhitungan kelebihan itu dilakukan dan di mana rincian resminya?

Banyak Wartawan Mengembalikan

Menariknya, di internal pers sendiri respons tak seragam. Sebagian besar wartawan memilih tidak menerima dan mengembalikan paket yang telah diserahkan. Mereka menilai bantuan tersebut bukan haknya karena tidak terdampak banjir dan tidak masuk dalam daftar penerima resmi.

“Kalau bukan korban banjir dan tidak masuk data penerima, rasanya kurang etis untuk diterima,” ujar salah satu wartawan di Aceh Singkil.

Sikap tersebut diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan, terlebih bantuan itu tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah jurnalis khawatir penerimaan paket dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengganggu independensi pemberitaan.

Pemkab Bantah Pembungkaman

Ketua pelaksana kegiatan yang juga Asisten II Setdakab Aceh Singkil, Faisal, membantah tudingan adanya upaya pembungkaman.“Tidak ada upaya itu. Murni hanya anggapan sebagai mitra saja, itu pun hanya beberapa orang saja,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan selain pers, paket juga diberikan kepada 51 eks kombatan GAM. Menurutnya, pembagian tersebut berasal dari kelebihan paket setelah target 10.652 KK terpenuhi.“Target sudah tercapai. Total paket hampir 11 ribu. Kelebihan kita bagikan kepada mitra,” katanya.

Transparansi Dipertaruhkan

Namun istilah “kelebihan paket” justru membuka ruang pertanyaan baru. Jika total hampir 11 ribu paket, berapa sebenarnya jumlah sapi yang dipotong? Berapa total riil anggaran yang terserap? Apakah ada dokumen resmi yang merinci distribusi tambahan tersebut?

Di tengah polemik dugaan selisih anggaran dan kualitas daging yang diprotes warga, pembagian kepada pihak di luar daftar resmi berpotensi memperkeruh suasana.

Bantuan Rp1 miliar yang bersumber dari negara seharusnya dikelola dengan prinsip transparansi penuh. Ketika sebagian besar wartawan memilih mengembalikan paket karena merasa bukan haknya, pesan yang muncul justru lebih kuat: publik menginginkan kejelasan, bukan sekadar penjelasan.