Iklan
 |
| Tangkap Layar Konfirmasi Kepada Salah Satu Keuchik |
ACEH SINGKIL — Sebuah sticker digital bernada desakan agar APBK 2026 segera disahkan beredar luas di WhatsApp. Dalam sticker itu tertulis seolah-olah para keuchik, aparatur desa dan BPKam se-Aceh Singkil kompak meminta DPRK Aceh Singkil segera mengetok palu pengesahan anggaran.
Namun fakta di lapangan justru memantik tanda tanya.
 |
| Sticker Yang Beredar |
Salah satu keuchik yang dikonfirmasi mengaku tidak pernah diajak bicara, apalagi menyatakan sikap resmi.
“Gak ada informasi ke kami, bang. Saya malah baru tahu dari abang ada informasi ini,” ujarnya singkat saat dimintai klarifikasi.
Pengakuan itu sontak memicu spekulasi: jika benar tidak ada koordinasi formal, lalu siapa yang berani mengatasnamakan kepala desa, aparatur dan BPKam? Apakah ini murni aspirasi akar rumput, atau manuver terstruktur untuk membangun opini bahwa seluruh desa sudah satu suara?
Publik pun mulai geram. Sebab, membawa-bawa nama perangkat desa tanpa konfirmasi dinilai sebagai upaya membangun legitimasi semu. Di tengah situasi politik yang memanas, langkah seperti ini dianggap berbahaya karena berpotensi memecah belah dan memperkeruh konflik eksekutif–legislatif.
700 Massa Siap Turun
Sebelumnya diberitakan, tekanan terhadap DPRK Aceh Singkil kian menguat. Ramli Manik bersama Gabungan Mahasiswa dan Pemuda serta Masyarakat (GAMPEMAS) memastikan akan menggelar aksi besar-besaran pada 3 Maret 2026.
Sebanyak 700 massa disebut telah disiapkan.
“Benar, kami akan menyiapkan sekitar 700 massa untuk unjuk rasa di DPRK nanti,” kata Ramli, Selasa (24/2/2026).
Jumlah itu bukan angka kecil untuk ukuran daerah. Jika benar terealisasi, aksi tersebut berpotensi mengguncang stabilitas politik lokal—terlebih digelar saat relasi antara eksekutif dan legislatif sedang dalam tensi tinggi.
APBK 2026 Jadi Titik Api
Hingga kini, APBK 2026 belum juga disahkan. Pihak eksekutif menilai DPRK memperlambat proses. Sebaliknya, legislatif menyebut keterlambatan dipicu molornya penyampaian draf Rancangan KUA-PPAS dan proyeksi pendapatan yang dinilai belum realistis.
Tarik-menarik ini membuat publik menjadi korban ketidakpastian. Gaji, tunjangan, hingga operasional kampung disebut-sebut terancam tersendat jika pengesahan molor.
Namun, ketika muncul sticker yang mengklaim seluruh perangkat desa mendesak DPRK, sementara sebagian keuchik justru tidak tahu-menahu, kecurigaan makin menguat.
Apakah ini bentuk tekanan politik terbuka? Atau strategi framing agar DPRK terlihat sebagai satu-satunya pihak yang bersalah?
Interpelasi Menggantung, Suhu Politik Mendidih
Di saat bersamaan, DPRK juga tengah merancang Paripurna Interpelasi terhadap Bupati Safriadi Oyon.
Dua isu besar—APBK dan interpelasi—bertemu di satu titik. Situasi ini membuat Aceh Singkil memasuki fase paling panas dalam beberapa bulan terakhir.
Tak hanya soal pengesahan anggaran, massa juga dikabarkan akan mendesak audit Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan periode 2024–2025. Isu pokir selama ini memang sensitif dan kerap menjadi bahan sorotan publik karena dinilai rawan kepentingan politik.
Publik Menunggu Kejujuran
Kini pertanyaannya sederhana namun krusial: siapa sebenarnya yang menginisiasi sticker tersebut? Apakah benar seluruh perangkat desa solid, atau ada pihak tertentu yang bermain di balik layar?
Mengatasnamakan kepala desa tanpa persetujuan resmi bukan sekadar soal etika, tetapi menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik.
Tanggal 3 Maret 2026 berpotensi menjadi panggung pembuktian. Apakah 700 massa itu murni suara rakyat yang terhimpit kebutuhan anggaran? Ataukah bagian dari skenario politik yang lebih besar untuk menekan lembaga legislatif?
Tutup Iklan