Setahun Menjabat, Oyon-Hamzah Dapat Raport Merah dari Mahasiswa Aceh Singkil

Iklan

Karikatur

Aceh Singkil – Satu tahun kepemimpinan Bupati Aceh Singkil Oyon Hamzah bersama Wakil Bupati Hamzah menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) bahkan memberi “rapor merah” terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai stagnan dan jauh dari harapan publik.

Ketua FMPK-AS, M. Yunus, menyebut molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagai bukti nyata lemahnya manajemen pemerintahan. Menurutnya, keterlambatan tersebut membuat program pembangunan tersendat dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Setahun menjabat tapi APBK saja tak kunjung beres. Ini bukan sekadar kendala teknis, ini soal kepemimpinan yang dipertanyakan,” ujar Yunus dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).

Tak hanya anggaran, mahasiswa juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat kecil. Namun hingga kini, FMPK-AS menilai program tersebut belum menunjukkan arah jelas dan lebih terlihat sebagai janji politik yang belum terealisasi.“Jargon pro-rakyat mudah diucapkan, tapi realisasinya nyaris tak terlihat. Ini yang membuat publik kecewa,” katanya.

Di sektor infrastruktur, kritik serupa juga disampaikan. Jalan rusak, akses desa yang sulit, hingga fasilitas publik yang terbengkalai disebut masih menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi tersebut, menurut FMPK-AS, memperlihatkan minimnya percepatan pembangunan selama setahun terakhir.

Persoalan plasma perkebunan juga tak luput dari sorotan. Mahasiswa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberanian menghadapi persoalan strategis yang menyangkut hak masyarakat, sehingga menimbulkan kesan keberpihakan yang lemah.

“Jika yang dirasakan rakyat hanya janji dan pembiaran, maka wajar jika kami menyebut ini rapor merah. Kritik ini bukan sentimen, tapi refleksi dari realitas di lapangan,” tegas Yunus.

FMPK-AS mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan yang berjalan, termasuk membuka ruang pertanggungjawaban publik secara transparan. 

Mereka juga mengingatkan bahwa gelombang kritik dari masyarakat berpotensi semakin besar jika persoalan-persoalan tersebut tidak segera direspons.