Iklan
 |
| Karikatur |
Aceh Singkil – Tekanan terhadap DPRK Aceh Singkil kian menguat. Ramli Manik bersama Gabungan Mahasiswa dan Pemuda serta Masyarakat (GAMPEMAS) memastikan akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor DPRK Aceh Singkil pada 3 Maret 2026 mendatang.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Ramli Manik, menyebut pihaknya telah menyiapkan sekitar 700 massa untuk turun langsung dalam aksi tersebut.
“Benar, kami akan menyiapkan sekitar 700 massa untuk unjuk rasa di DPRK nanti,” kata Ramli, Selasa (24/2/2026).
Jumlah itu dinilai cukup signifikan untuk mengguncang situasi politik daerah, apalagi aksi digelar di tengah memanasnya relasi antara eksekutif dan legislatif.
APBK 2026 Jadi Titik Api
Hingga kini, APBK 2026 belum juga disahkan. Pihak eksekutif menilai DPRK memperlambat proses, sementara legislatif menyebut keterlambatan disebabkan molornya penyampaian draf Rancangan KUA-PPAS serta proyeksi pendapatan yang dianggap belum realistis.
Di tengah tarik-menarik itu, aksi 700 massa ini dipandang sebagai bentuk tekanan politik terbuka terhadap DPRK.
Terlebih, DPRK Aceh Singkil saat ini juga tengah merancang Paripurna Interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon. Situasi tersebut membuat suhu politik lokal semakin tinggi.
Desak Audit Pokir
Informasi yang berkembang, massa tak hanya mendesak pengesahan APBK 2026. Mereka juga berencana meminta audit terhadap pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan periode 2024–2025 serta meminta penjelasan terbuka soal arah dan realisasi pokir selama ini.
Isu pokir selama ini memang kerap menjadi sorotan publik karena dianggap rawan kepentingan politik.
Sarat Manuver Politik?
Sejumlah pihak menilai gerakan ini tak bisa dilepaskan dari konstelasi politik Aceh Singkil. Apalagi, Ramli Manik disebut memiliki kedekatan dengan figur politik tertentu.
Jika benar 700 massa turun ke jalan, maka DPRK akan menghadapi tekanan langsung dari publik di tengah konflik internal kekuasaan yang belum juga mereda.
Aceh Singkil kini memasuki fase panas: interpelasi menggantung, APBK belum sah, dan gelombang massa siap bergerak.
Tanggal 3 Maret 2026 berpotensi menjadi panggung pembuktian—apakah ini murni suara rakyat atau bagian dari strategi politik yang lebih besar.
Tutup Iklan