Iklan
 |
| Pekerjaan Proyek di Mulai Akhir Tahun 2025 lalu. |
Aceh Singkil – Proyek pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman bersumber dari APBA 2025 senilai Rp 3,4 miliar di Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, hingga kini belum juga tuntas.
Ruas jalan yang berada di samping Masjid Agung Nurul Makmur, depan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta di sekitar Kantor PU itu masih sebatas ditimbun dan belum dilapisi aspal.
Akibatnya, warga sekitar harus menghadapi debu tebal setiap hari. Saat cuaca panas dan kendaraan melintas, material timbunan beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga dan lingkungan sekolah.
“Setiap hari kami 'mandi' debu bahkan warga sudah mengalami batuk dampak dari debu pekerjaan tersebut. Anak-anak sekolah juga terdampak. Harusnya proyek ini sampai pengaspalan, bukan berhenti di timbunan,” ujar Jailani Bako warga setempat dengan nada kecewa. Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Aceh dengan sumber dana Otsus Aceh. Nilai kontraknya tercatat Rp 3.467.000.000, dengan masa pelaksanaan mulai 8 September 2025 hingga 31 Desember 2025.
 |
| Papan Proyek |
Namun, meski masa kontrak telah berakhir, kondisi jalan belum sepenuhnya rampung. Hal ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait penyelesaian pekerjaan dan pengawasan proyek.
Sebelumnya, PENAACEH menyoroti pekerjaan ini nyaris dua bulan tanpa progres berarti sebelum akhirnya bergerak. Bahkan, talud jalan dalam paket yang sama sempat dilaporkan ambruk, memunculkan dugaan pekerjaan dilakukan tergesa-gesa menjelang akhir tahun anggaran.
Kini, belum diaspalnya jalan menambah daftar persoalan. Warga menilai proyek miliaran rupiah tersebut seharusnya memberi manfaat maksimal, bukan justru menimbulkan ketidaknyamanan.
Desakan audit pun menguat. Masyarakat meminta Inspektorat Aceh melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap progres fisik, kualitas pekerjaan, serta kepatuhan terhadap masa kontrak.
Selain itu, DPR Aceh dan DPRK Aceh Singkil juga didorong menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
“Dana Otsus itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau hasilnya begini, tentu wajar kami minta audit dan kejelasan,” kata warga lainnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Aceh segera mengambil sikap tegas dan memastikan proyek tersebut dituntaskan sampai tahap pengaspalan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga dan tidak menyisakan polemik baru di kemudian hari.
Tutup Iklan