Usai Insiden Siswa Tewas, Kebijakan MBG Ramadan di Aceh Singkil Diminta Dikaji Total

Iklan

Photo Karikatur 

Aceh Singkil – Kebijakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kabupaten Aceh Singkil kini menjadi sorotan serius. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar berjalan secara administratif.

Sorotan ini mencuat setelah insiden tewasnya seorang siswa di Blok II Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah. Korban sebelumnya diketahui izin ke sekolah untuk mengambil MBG, lalu bermain di sekitar sungai sebelum akhirnya tenggelam. Peristiwa itu turut menjadi perhatian publik.

Sekretaris Jenderal Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo, menegaskan bahwa dorongan evaluasi bukan semata karena insiden tersebut, melainkan karena efektivitas program selama Ramadan memang dinilai belum optimal.

“Kami berduka atas kejadian itu. Namun yang kami soroti adalah kebijakan MBG saat Ramadan perlu dikaji total. Jangan sampai program bagus di atas kertas, tapi di lapangan tidak efektif,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, di sejumlah sekolah, termasuk tingkat SMP, banyak siswa yang harus datang pada sore hari hanya untuk mengambil MBG. Kondisi itu dinilai tidak realistis, terutama bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah.

“Contohnya di salah satu SMP, banyak siswa dari kawasan HGU PLB/Astra. Tidak mungkin mereka sore-sore datang hanya untuk mengambil MBG. Faktanya, ada yang tidak diambil, lalu dibagikan ke masyarakat sekitar. Itu artinya tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan skema distribusi selama Ramadan. Jika tidak efektif, pemerintah diminta mempertimbangkan opsi penundaan sementara atau pengalihan dalam bentuk bantuan yang lebih fleksibel bagi siswa.

“Kalau memang tidak efektif selama Ramadan, lebih baik ditunda dulu. Atau dialihkan dalam bentuk uang kepada siswa selama bulan puasa, agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar evaluasi dilakukan secara objektif dan terbuka, sehingga kebijakan sosial tidak terkesan dipaksakan tanpa melihat dinamika di lapangan.