Iklan
 |
| Muhammad Study, Pemilik YouTube PT Singkil Video (Kanan) dan Ramli Manik Korlap GAMPEMAS (Scrinshoot Video) |
Aceh Singkil – Polemik dugaan nilai pokok pikiran (pokir) DPRK Aceh Singkil tahun 2025 sebesar Rp83 miliar kian memanas. Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat (GAMPEMAS) Aceh Singkil, Ramli Manik, menegaskan data yang ia pegang valid dan siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.
“Kalau hukum menyatakan saya salah, saya siap dipenjara. Tapi kalau penggunaan anggaran negara itu yang bermasalah, tentu mereka harus bertanggung jawab dihadapan hukum,” tegas Ramli dalam podcast di kanal YouTube PT Singkil Video, Jumat malam (27/2/2026), di sebuah warung kopi di Kecamatan Singkil Utara.
Ramli mengklaim memiliki dokumen yang menurutnya menjadi dasar angka Rp83 miliar tersebut. Namun ia tidak merinci secara terbuka dokumen apa yang dimaksud, selain menyebut siap membuka data itu jika diperlukan dalam proses hukum.
Singgung Interpelasi DPRK
Dalam kesempatan itu, Ramli juga menyinggung hak interpelasi yang digulirkan DPRK kepada Bupati Aceh Singkil. Ia menduga langkah tersebut berkaitan dengan dinamika pembahasan pokir.
Menurut informasi yang ia terima, usulan pokir disebut mencapai Rp35 miliar, sementara pihak eksekutif hanya menyanggupi sekitar Rp15 miliar. “Kalau memang begitu, apa itu yang menjadi pemicu interpelasi?” ujarnya.
Ia juga menyinggung aksi sekitar 40 orang dan empat orang eks mahasiswa di depan gedung DPRK yang mendesak interpelasi beberapa waktu lalu. Tak lama setelah itu, DPRK disebut menjadwalkan hak interpelasi.
Ramli mempertanyakan apakah respons cepat tersebut proporsional atau tidak, namun ia menegaskan hal itu adalah penilaiannya pribadi berdasarkan informasi yang ia peroleh.
Aksi 3 Maret Tetap Digelar
GAMPEMAS memastikan rencana aksi unjuk rasa pada 3 Maret tetap berjalan. Jumlah massa yang awalnya diwacanakan sekitar 700 orang, kini bertambah mencapai 1.500 peserta.
Ramli menegaskan gerakan yang mereka lakukan murni aspirasi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Aceh Singkil, serta tidak berkaitan Bupati.
Ia juga mengingatkan dan berharap urungkan niat melanjutkan Interplasi dan tetap mensahkan APBK 2026.
Tutup Iklan