“Jangan Takut Sama Oyon!” Massa Kepung DPRK Aceh Singkil, Desak Interpelasi hingga Hak Angket

Iklan

Massa Kepung DPRK Aceh Singkil, Senin (9/2/2026).

Aceh Singkil – Tekanan politik terhadap Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kian memanas. Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil menggelar aksi di halaman Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin (9/2/2026). Mereka menyerukan agar wakil rakyat tidak gentar menghadapi kekuasaan dan segera menggulirkan hak interpelasi bahkan hak angket.

Aksi berlangsung panas sejak awal yang dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. Orator aksi, Mustafa, yang mengaku bagian dari tim pemenangannya pada Pilkada 2024 lalu, meluapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Oyon yang dinilai berubah setelah menjabat.

“Dulu dia butuh dukungan kita. Sekarang kami dianggap musuh. DPRK jangan takut sama Oyon!” teriaknya di hadapan massa, disambut yel-yel “interpelasi” dan “hak angket” yang bergema berulang kali.

Koordinator lapangan, M. Yunus, menilai satu tahun pemerintahan Safriadi Oyon belum menjawab persoalan daerah. Ia juga menyinggung dinamika politik internal koalisi yang dinilai mulai retak, termasuk pertemuan politik sehari sebelumnya yang disebut tidak dihadiri sejumlah tokoh penting.

“Kami mendorong DPRK gunakan hak interpelasi, bahkan kalau perlu hak angket. Tunjukkan nyali kalian,” ujarnya lantang.

DPRK Turun Tangan, Massa Desak Kepastian

Tekanan itu membuat pimpinan DPRK dan anggota akhirnya turun langsung menemui demonstran duduk bersama massa. Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, mengatakan pihaknya memahami aspirasi massa, namun menegaskan bahwa mekanisme interpelasi harus melalui prosedur politik di internal lembaga.

“Interpelasi itu ada tahapannya dan harus dibahas bersama fraksi-fraksi. Ini akan menjadi pembahasan kami sebelum mengambil keputusan,” kata Amaliun di hadapan massa.

Sejumlah pimpinan fraksi kemudian diminta menyampaikan sikap. Desra Novianto ketua Fraksi NasDem menyebut fraksinya akan mengikuti keputusan pimpinan DPRK jika sudah ada kesepakatan bersama. Ketua Fraksi Sahabat Fairuz Akhyar, menegaskan pihaknya akan berdiskusi internal lebih dulu mengingat posisi fraksi sebagai bagian dari pengusung kepala daerah.

Pernyataan lebih tegas datang dari Ketua Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB), Juliadi Bancin. Ia menyatakan siap mendukung langkah DPRK selama berpihak pada kepentingan masyarakat.“Kalau demi rakyat, kami sepakat,” katanya, disambut tepuk tangan massa.

Saat massa mendesak kepastian waktu, Juliadi menyebut pembahasan awal akan dilakukan pada hari yang sama. Jawaban tersebut membuat massa merasa tuntutan mereka mulai direspons serius.

Tuntutan Dicap Stempel Resmi DPRK

Dalam momen yang menjadi sorotan, dokumen tuntutan massa akhirnya ditandatangani tiga pimpinan DPRK Aceh Singkil, yakni Amaliun, Wartono, dan Darto Sagala, serta dibubuhi cap stempel resmi lembaga. Langkah ini langsung disambut sorak-sorai massa yang menganggap DPRK mulai menunjukkan sikap politik terbuka.

Usai penandatanganan, Ketua DPRK menyampaikan terima kasih kepada massa karena aksi berlangsung tertib tanpa anarkis. Ia menegaskan tuntutan tersebut akan segera dibahas secara kelembagaan.“Terima kasih karena aksi berjalan damai. Ini akan kami bahas bersama DPRK secara lembaga,” ujarnya.

Meski begitu, massa menegaskan tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka berjanji terus mengawal keputusan DPRK agar tidak mundur di tengah tekanan politik yang disebut semakin panas di Aceh Singkil.