Iklan
![]() |
| Karikatur |
Aceh Singkil – Dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 11 Februari 2026 di Aceh Singkil tak bisa dipandang sebagai insiden biasa. Isu ini menyentuh hal paling mendasar: keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran program negara.
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menilai sikap Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (KORWIL BGN) yang belum menyampaikan klarifikasi resmi justru memperkeruh suasana. Di tengah keresahan orang tua dan masyarakat, publik menunggu penjelasan yang lugas, bukan keheningan.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menegaskan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan standar yang abu-abu. Jika benar ada peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan program tersebut, maka transparansi adalah kewajiban, bukan opsi.
“Ini menyangkut anak-anak. Jangan ada yang bermain-main dengan tanggung jawab. Kalau ada kelalaian, harus diakui dan diperbaiki. Kalau tidak ada, sampaikan data secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi,” tegas Budi.
AMPAS mendesak agar KORWIL BGN segera membuka secara rinci:
Jumlah pasti peserta didik yang terdampak pada 11 Februari 2026.
Hasil pemeriksaan medis serta uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Standar operasional prosedur (SOP) dapur dan distribusi yang diterapkan saat kejadian.
Mekanisme pengawasan dan pihak yang bertanggung jawab di lapangan.
Menurut AMPAS, MBG adalah program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi siswa. Namun ketika muncul dugaan persoalan kesehatan, respons cepat dan transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Diamnya pejabat hanya akan melahirkan asumsi liar dan memperbesar krisis kepercayaan.
AMPAS juga meminta aparat penegak hukum bersikap proaktif apabila ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran prosedur. Evaluasi menyeluruh, mulai dari tata kelola dapur, rantai distribusi, hingga kontrol kualitas bahan makanan, dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang.
“Program boleh besar, anggaran boleh fantastis, tapi keselamatan anak-anak jauh lebih besar nilainya. Jangan sampai nama baik program nasional rusak hanya karena pengawasan yang lemah,” tutup Budi.

Tutup Iklan