Iklan
 |
| Karikatur: Ramli Manik, Korlap |
Aceh Singkil – Gelombang tekanan publik ke gedung DPRK Aceh Singkil kian menguat. Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Singkil (GAMPEMAS) memastikan akan menggelar aksi besar pada Selasa, 3 Maret 2026. Isu utama yang akan “dikuliti” adalah dugaan dana Pokok Pikiran (Pokir) 25 anggota dewan tahun anggaran 2025 yang disebut-sebut mencapai Rp35 miliar.
Aksi direncanakan berlangsung di halaman kantor DPRK. Mahasiswa, pemuda, aparatur desa hingga masyarakat umum dikabarkan telah didata untuk turun. Estimasi massa 700 orang.
Perwakilan mahasiswa GAMPEMAS, M. Andrian, menegaskan pihaknya telah menyiapkan dokumen dan daftar pertanyaan untuk pimpinan dan anggota dewan.
“Kami tidak datang dengan asumsi. Kami datang membawa data. Pokir Rp35 miliar harus dijelaskan secara terbuka—peruntukannya apa, di mana saja, dan siapa penerimanya,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
APBK 2026 Ikut Disorot
Selain Pokir, massa juga akan mempertanyakan keterlambatan penyerahan Rancangan KUA-PPAS oleh pemerintah kabupaten ke DPRK, di tengah kondisi Aceh Singkil yang sebelumnya dilanda banjir selama lebih dari sebulan.
GAMPEMAS menilai tarik-ulur politik berdampak langsung pada pengesahan APBK 2026. Mereka mendesak agar proses penganggaran tidak dijadikan alat tawar-menawar politik.
“Kami minta hak interpelasi terkait APBK tidak menghambat kepentingan masyarakat. Segera sahkan melalui qanun,” tegas Andrian.
Suara Pedagang dan Aparatur Desa
Sejumlah warga mengaku siap turun ke jalan. Mirna, pedagang kaki lima di Singkil, menyebut perputaran ekonomi lesu, terutama di awal Ramadan.
“Jualan sering tak laku. Kami jadi korban situasi politik. Yang kami mau, anggaran cepat jalan supaya ekonomi bergerak,” katanya.
Ramli Manik, yang didapuk sebagai koordinator lapangan, memastikan aksi berlangsung tertib. Ia memperkirakan ratusan massa hadir, termasuk aparatur desa yang disebut belum menerima gaji karena APBK 2026 belum disahkan.
“Kami minta ruang untuk menyampaikan aspirasi. Ini murni suara masyarakat,” ujar Ramli Manik.
Tuntutan Lain
Selain Pokir Rp35 miliar, massa juga akan menyoal:
Mendesak pengesahan R KUA-PPAS APBK 2026.
Mempertanyakan rumah dinas Ketua DPRK yang disebut telah ditarik anggarannya.
Menyoroti pembelian Kapal Tailana senilai Rp4,5 miliar yang diklaim belum difungsikan.
Meminta kejelasan penanganan kasus dana Baitul Mal yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Tutup Iklan