Dugaan “Digenapkan” 1.112 Paket Meugang Banpres 1 Miliar di Aceh Singkil, Aktivis Tantang APH Turun Tangan

Iklan

Daging Meugang di Aceh Singkil, 0,5 Kg Perpaket 

ACEH SINGKIL — Aroma tak sedap mencuat dari program bantuan bencana di Kabupaten Aceh Singkil. Penambahan 1.112 paket bantuan secara tiba-tiba memantik kecurigaan publik. Aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan kejanggalan yang disebut-sebut sebagai praktik “digenapkan”.

Sekretaris Jenderal Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo, menegaskan bahwa penambahan jumlah penerima tanpa penjelasan rinci berpotensi menjadi persoalan serius jika tidak disertai dasar hukum yang jelas.

“Harus ada data lengkap siapa penerimanya. Apakah sudah ada SK Bupati sebagai dasar? Ini negara hukum, bukan negara sesuka hati,” tegas Budi kepada wartawan, Rabu (26/2/2026).

Menurutnya, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak dalam pengelolaan anggaran publik. Terlebih lagi, program ini menyangkut bantuan bagi korban banjir — kelompok masyarakat yang paling rentan dan terdampak.

Budi juga menyoroti fakta bahwa APBK 2026 disebut belum disahkan saat kegiatan berjalan. Jika memang ada ruang kebijakan dalam kondisi darurat, semestinya pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) khusus, dilengkapi juknis harga satuan dan dasar teknis pelaksanaan yang bisa diuji publik.

“Kalau regulasinya ada, buka ke publik. Jangan serba tertutup. Jangan sampai publik menduga ada angka yang ‘disesuaikan’ di belakang meja,” sindirnya.

Hingga kini, data 10.652 penerima awal belum dipublikasikan secara terbuka. Begitu pula tambahan 1.112 paket yang belakangan muncul. Siapa saja penerimanya? Apa kriterianya? Apakah berbasis data valid atau sekadar daftar dadakan?

Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjibaku memulihkan diri pascabanjir, isu selisih puluhan juta rupiah, perubahan harga mendadak, hingga penambahan penerima tanpa penjelasan komprehensif menjadi bahan bakar kecurigaan publik.

“Bantuan bencana itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau ada selisih angka dan tak transparan, wajar kalau publik mencium aroma kejanggalan,” ujar Budi.