Iklan
 |
| Tangkap Layar Video dari akun Facebook Ramli Manik Saat Bupati Aceh Singkil Merespon Aksi Mahasiswa Senin lalu di DPRK. |
Aceh Singkil– Gelombang kritik mahasiswa yang mengguncang pemerintahan daerah akhirnya direspons langsung oleh Safriadi Oyon. Bupati Aceh Singkil itu melontarkan sindiran pedas terhadap aksi yang mengatasnamakan solidaritas mahasiswa karena dinilai melayangkan tuduhan tanpa dasar yang jelas.
Pernyataan tersebut muncul dalam video singkat yang diunggah melalui akun Ramli Manik di Facebook usai pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil Lhokseumawe di Aula Setdakab Aceh Singkil, Jumat (13/2/2026).
Dalam video itu, Oyon menegaskan pemerintah daerah tidak anti kritik, namun menyayangkan tudingan yang muncul tanpa klarifikasi langsung dan berdialog terbuka.
“Seharusnya adik-adik mahasiswa datang langsung ke kantor. Lebih leluasa bertanya tentang apa saja, pasti kita berikan kesempatan,” ujarnya.
Oyon juga menilai kritik yang dilontarkan terkesan terburu-buru.“Kalau memang ada salah baru dikritik. Ini enggak tahu-tahu langsung menuduh, walaupun hanya 'empat' orang mahasiswa,” tambahnya.
Di bagian lain video, pembina mahasiswa Hipmasil Lhokseumawe yang disebut bernama Sukri turut memberi respons bernada tegas. Ia menyebut generasi lama bukan “bijaksana” melainkan “bijak sini”.
 |
| Pembina Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil Lhokseumawe disebut-sebut namanya Sukri , Tangkapan Layar Video Ramli Manik dalam Akun Facebooknya |
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah sah-sah saja, bahkan ia mencontohkan gaya kritik seperti yang sering disampaikan Rocky Gerung. Namun, ia menekankan pentingnya klarifikasi langsung sebelum melontarkan tudingan di ruang publik.
“Mengkritisi pemerintah itu boleh, tapi apa salahnya masuk dulu ke kantor, tanya. Kalau ternyata ada yang salah, baru dievaluasi atau dikoreksi,” ucapnya.
Demo Mahasiswa Seret Isu Mobil Dinas hingga Dugaan Jual Beli Jabatan
Respons Oyon muncul setelah aksi Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil di Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin (9/2/2026), yang menyoroti rencana pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,6 miliar. Massa menilai kebijakan itu tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, M. Yunus, membacakan tuntutan di hadapan pimpinan dewan. Ia mendesak anggaran mobil dinas dicoret dan dialihkan untuk kepentingan publik.“Kami meminta DPRK tidak menutup mata. Coret mobil dinas Rp2,6 miliar dan utamakan rakyat,” ujarnya di tengah sorakan massa.
Selain itu, mahasiswa mendesak DPRK menggunakan hak interpelasi terhadap bupati, meminta penyelidikan penggunaan bantuan presiden Rp4 miliar, hingga pembentukan panitia khusus untuk mengusut polemik sekolah rakyat, keterlambatan APBK, dan berbagai isu tata kelola daerah.
Isu paling panas dalam aksi tersebut adalah dugaan praktik jual beli jabatan di lingkaran birokrasi. Yunus menyebut pihaknya menerima sejumlah informasi, namun menegaskan pernyataannya bukan tuduhan langsung.
Setahun Kepemimpinan Jadi Sorotan
Aksi mahasiswa juga menyeret kepemimpinan Oyon bersama Wakil Bupati Hamzah Sulaiman yang genap setahun menjabat. Massa menilai sejumlah polemik kebijakan menunjukkan tata kelola pemerintahan daerah perlu dibenahi.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah menilai kritik tetap harus disertai komunikasi langsung agar tidak memicu polemik berkepanjangan di ruang publik. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari kelompok mahasiswa yang disebut dalam video terkait pernyataan terbaru Bupati Aceh Singkil tersebut.
Tutup Iklan