Pembangunan SR di Aceh Singkil Gagal 2026,? Rp2,3 Miliar APBK Sudah Terlanjur Habis

Iklan

Karikatur, Sekolah Rakyat 

Aceh Singkil – Harapan masyarakat Aceh Singkil untuk menikmati manfaat Sekolah Rakyat (SR) pada 2026 dipastikan kandas. Hingga memasuki tahun anggaran berjalan, pembangunan sekolah yang merupakan Program Prioritas Nasional Presiden RI tersebut gagal direalisasikan di Aceh Singkil. Ironisnya, anggaran daerah senilai Rp2,3 miliar sudah lebih dulu terkuras.

Kegagalan ini mencuat di tengah realisasi Sekolah Rakyat di sejumlah daerah lain. Mengutip pemberitaan RRI, Rabu (14/1/2026), pemerintah pusat hanya merealisasikan pembangunan 166 Sekolah Rakyat tahap awal secara nasional. Di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh, proyek tersebut baru berjalan di Kota Subulussalam dan Kabupaten Nagan Raya.

Wali Kota Subulussalam Rasyid Bancin menyebut daerahnya telah memperoleh proyek strategis nasional pembangunan Sekolah Rakyat permanen dengan nilai kontrak Rp252 miliar, yang saat ini mulai dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sementara itu, Aceh Singkil justru tertinggal. Daerah ini dikabarkan belum masuk tahap pembangunan karena kendala ketersediaan dan keabsahan lahan, yang sejak awal menjadi syarat mutlak dari Kementerian PUPR.

Gembar-gembor Kesiapan Berujung Penundaan

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil gencar menyatakan kesiapan mendukung program Sekolah Rakyat. Bahkan, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon secara terbuka meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan yang dipusatkan di Gedung Islamic Center Pangkalan Sulampi.

Namun, langkah tersebut ternyata belum cukup untuk memenuhi standar pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang ditetapkan pemerintah pusat. Persoalan lahan yang belum tuntas membuat Aceh Singkil gugur dari daftar prioritas nasional 2026.

*Rp2,3 Miliar APBK Sudah Dibelanjakan*

Berdasarkan dokumen APBK Aceh Singkil yang diperoleh PENAACEH, total anggaran yang dialokasikan untuk persiapan Sekolah Rakyat mencapai Rp2,7 Miliar, dan setelah pembahasan TAPK–DPRK disepakati sebesar Rp2,3 Miliar.Anggaran tersebut tersebar di sejumlah SKPK untuk berbagai kebutuhan, di antaranya pematangan dan persiapan lahan,administrasi dan pengurusan pertanahan,renovasi gedung Sekolah Rakyat rintisan,pengadaan meubelair dan perlengkapan pendidikan,belanja operasional, ATK, makan minum, serta honor persiapan.

Namun hingga kini, bangunan Sekolah Rakyat permanen belum terwujud, sementara dana daerah sudah digunakan.

*Lahan Tak Siap, Perencanaan Dipertanyakan*

Sejak awal, Kementerian PUPR menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat hanya dilakukan di daerah dengan lahan clear and clean, baik dari sisi lokasi maupun legalitas hak atas tanah.

Fakta bahwa Aceh Singkil belum mampu memenuhi syarat tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. Pasalnya, belanja daerah tetap berjalan meski prasyarat utama belum terpenuhi.

“Kami melihat ada ketidaksinkronan antara perencanaan dan kesiapan di lapangan. Ini program nasional, bukan proyek seremonial,” ujar Sekjen Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) Budi Harjo, Kamis (15/1/2026).

*Publik Tunggu Kejelasan dan Evaluasi*

Kegagalan pembangunan Sekolah Rakyat 2026 menjadi pil pahit bagi masyarakat Aceh Singkil, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. 

Publik kini menunggu penjelasan resmi Pemkab Aceh Singkil terkait nasib program SR,kejelasan manfaat dari anggaran Rp2,3 miliar yang telah dibelanjakan,serta langkah evaluasi agar kegagalan serupa tidak terulang.

Tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas, polemik Sekolah Rakyat di Aceh Singkil dikhawatirkan tidak berhenti pada isu kebijakan, tetapi berpotensi berkembang menjadi masalah tata kelola anggaran daerah.