Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon Klaim Surat Kaleng Jadi Penyebab Gagalnya Sekolah Rakyat

Iklan

Pidato Bupati Sesaat Menyerah Bantuan Presiden Ke Pesantren Darul Hasanah Syech Abdur Rauf, Desa Kilangan, Kecamatan Singkil.

Aceh Singkil – Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengklaim gagalnya pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di daerahnya dipicu adanya surat kaleng yang dikirim ke pemerintah pusat. Surat tersebut disebut mempersoalkan status lahan pembangunan sekolah.

Pernyataan itu disampaikan Safriadi saat menyerahkan bantuan Presiden RI kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah, Desa Kilangan, Kecamatan Singkil, Minggu (25/1/2025).

“Setelah ada pemberitaan soal gagalnya pembangunan itu, saya telusuri. Ternyata ada surat kaleng yang menyatakan status tanah lagi bermasalah,” kata Safriadi di hadapan awak media.

Safriadi menegaskan, kegagalan pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Aceh Singkil.“Kalau gagal terus, yang rugi siapa? Ya daerah,” ujarnya.

Ia menyebut proyek pembangunan Sekolah Rakyat sebenarnya sudah masuk tahap tender. Namun, proses tersebut terhambat setelah muncul persoalan yang disampaikan dalam surat tersebut.“Padahal sudah tender. Ini sungguh membuat saya lemas,” katanya.

Meski demikian, Safriadi mengklaim persoalan lahan kini telah diselesaikan. Ia memastikan pembangunan Sekolah Rakyat akan segera dimulai dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah, persoalan itu sudah selesai. Insyaallah segera dibangun. Dalam pekan ini akan dilakukan peletakan batu pertama,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh pihak, termasuk awak media, dapat dilibatkan dalam proses tersebut.“Kritik boleh, itu bisa jadi motivasi kami. Tapi hendaknya yang benar,” ucapnya.

Namun, klaim Bupati tersebut belum sepenuhnya meredam polemik yang berkembang. Sejak awal, Aceh Singkil disebut belum masuk dalam daftar daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat karena status lahan dinilai belum clear and clean, sebagaimana menjadi syarat utama Kementerian PUPR.

Informasi yang beredar menyebutkan proses peralihan sertifikat lahan menjadi milik pemerintah daerah berjalan lambat. Lahan senilai Rp1,1 miliar yang dibeli menggunakan APBK 2025 tersebut disebut sebelumnya milik pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah. 

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil dipastikan gagal direalisasikan pada 2026. Padahal, anggaran daerah sebesar Rp2,3 miliar telah dialokasikan dan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan persiapan.

Mengutip RRI, pemerintah pusat merealisasikan pembangunan 166 Sekolah Rakyat tahap awal secara nasional. Di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh, proyek tersebut telah berjalan di Kota Subulussalam dan Kabupaten Nagan Raya. Sementara Aceh Singkil tertinggal akibat kendala ketersediaan dan keabsahan lahan.