Rp1,7 M Dana Presiden untuk Korban Banjir Aceh Singkil Disulap Jadi Pengadaan Seragam Sekolah, Dapat Berimplikasi Hukum

Iklan

Ilustrasi, (Google)

Aceh Singkil — Penggunaan dana Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk korban banjir dan longsor Sumatera kembali menuai sorotan. Di Kabupaten Aceh Singkil, anggaran Rp1,7 miliar yang bersumber dari bantuan tersebut justru digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk pengadaan baju, tas, dan perlengkapan sekolah SD–SMP tahun 2025.

Padahal, dana bantuan presiden sejatinya diperuntukkan bagi penanganan darurat, pemulihan, dan kebutuhan mendesak korban bencana, bukan untuk program pengadaan rutin yang lazim dibiayai dari APBK atau dana pendidikan reguler.

Berdasarkan penelusuran, pengadaan itu diklaim ditujukan bagi siswa yang terdampak banjir. Namun di lapangan, warga korban banjir mempertanyakan urgensi dan prioritas kebijakan tersebut, terutama ketika masih banyak korban yang mengalami kesulitan kebutuhan pokok pascabencana.

“Yang kami butuhkan saat banjir itu makanan, tempat tinggal sementara, dan perbaikan rumah. Bukan seragam sekolah,” ujar Syamsudin salah seorang warga terdampak banjir di Aceh Singkil. Selasa (30/12/2025).

Kebijakan ini memicu dugaan salah arah penggunaan dana bantuan presiden, sekaligus membuka pertanyaan soal mekanisme perencanaan dan pengawasan anggaran. Sejumlah kalangan menilai pengadaan perlengkapan sekolah tersebut lebih menyerupai program normal Dinas Pendidikan, bukan respons kebencanaan.

Banyak kalangan menilai, jika benar dana bantuan presiden dialihkan untuk program yang tidak bersifat darurat, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip peruntukan anggaran bencana dan dapat berimplikasi hukum.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Aceh Singkil belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar penggunaan dana bantuan presiden tersebut, termasuk dasar hukum, mekanisme penetapan penerima, serta evaluasi kebutuhan korban bencana.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola dana bencana di daerah, sekaligus menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat.