Jembatan di Aceh Singkil Putus Dibiarkan, Warga Bayar PP 15 Ribu: Pelayanan Publik atau Beban Publik?

Iklan

Jembatan Kayu Buatan Warga Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Aceh Singkil.

Aceh Singkil – Kemarahan warga Singkil Utara makin memuncak. Lebih dari setengah bulan jembatan ambruk di dua titik berdekatan, namun Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil seperti tak punya sense of crisis. Alih-alih hadir memberi solusi, warga justru dipaksa merogoh kocek setiap hari hanya untuk bisa berangkat kerja melewati jembatan darurat swadaya.

Dalam unggahan warganya, Ria Az-zahra, disebutkan bahwa pengguna jalur tersebut harus membayar Rp15.000 pulang-pergi setiap hari untuk menyebrangi jembatan papan yang dibangun masyarakat secara mandiri—bukan oleh pemerintah.

Tangkap Layar Keluhan Warga di curahkan Via Sosial Media, Facebook.

“Kami tiap hari bayar PP Rp15 ribu. Satu minggu 5 hari kerja habis Rp75 ribu. Sampai kapan? Apa nggak ada solusi PEMDA untuk ini?” keluhnya.

Ironisnya, jembatan yang putus itu merupakan akses vital yang seharusnya langsung mendapat penanganan. Namun kenyataannya, nyaris tidak ada pergerakan dari Pemda. Tidak ada jembatan darurat resmi. Tidak ada bantuan pengurangan beban warga. Tidak ada langkah nyata di lapangan.

*Pemda Lamban, Warga yang Menanggung Kerugian*

Warga merasa pemerintah daerah lepas tangan dan hanya menonton dari jauh. Padahal jalur tersebut digunakan ratusan orang setiap hari, termasuk pekerja dan pelajar. Infrastruktur ambruk dibiarkan begitu saja, sementara masyarakat menanggung resiko keselamatan dan biaya tambahan yang tak seharusnya muncul.

Jembatan darurat buatan warga itu tampak rapuh, sempit, dan tidak layak dilalui kendaraan. Foto-foto yang beredar memperlihatkan kondisi memprihatinkan: papan-papan tipis, sambungan tidak kokoh, dan sebagian miring ke air. Tetapi itulah satu-satunya pilihan warga—karena pemerintah tidak memberi pilihan lain.

*Di Mana Kehadiran Pemerintah?*

Warga mempertanyakan:

Mengapa Pemda begitu lambat merespon kerusakan sekrusial ini?

Mengapa masyarakat harus membayar untuk akses umum yang seharusnya tanggung jawab negara?

Ini bukan banjir sehari dua hari. Kerusakan ini sudah terjadi hampir dua minggu lebih. Sementara itu, bupati dan jajaran tampaknya sibuk dengan kunjungan lapangan tanpa tindakan nyata.

Sebelumnya, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon memastikan pemerintah akan segera membangun jembatan darurat resmi agar masyarakat dapat melintas tanpa harus mengeluarkan biaya. Hal itu disampaikan setelah meninjau lokasi bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mu’alem) di halaman pendopo Bupati, Selasa malam (9/12/2025).

“Dalam dua hari ini insya Allah kita bangun jembatan darurat yang bisa dilintasi roda dua, agar masyarakat tidak lagi membayar saat melewati jembatan swadaya,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Dandim dan Kapolres juga segera dilakukan untuk percepatan pembangunan jembatan darurat tersebut. Upaya ini menjadi solusi sementara sebelum jembatan Bailey dari Pemerintah Aceh dipasang.