Iklan
Aceh Singkil – Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mu’alem) resmi memperpanjang masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama dua minggu ke depan. Pengumuman itu disampaikan saat ia meninjau jembatan ambruk di ruas jalan provinsi, Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil, Selasa (9/12/2025).
“Ya, kita perpanjang dua minggu lagi,” ujar Mu’alem saat menjawab pertanyaan awak media terkait kelanjutan status tanggap darurat di Aceh.
Keputusan perpanjangan diambil tentu setelah melihat kondisi Aceh secara keseluruhan yang masih terdampak bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota. Sejak awal Desember, intensitas hujan tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap, merendam ribuan rumah dan sawah serta memutus akses transportasi di banyak titik.
Di Aceh Singkil, putusnya jembatan di Gosong Telaga Barat menjadi salah satu kendala besar dalam distribusi bantuan. Sementara di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bireuen, hingga Aceh Barat, banjir masih menenggelamkan permukiman dan lahan pertanian, membuat ribuan warga harus mengungsi. Di wilayah pegunungan seperti Aceh Tengah, Bener Meriah Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, sejumlah kawasan bahkan masih terisolasi dan tengah dilakukan upaya pemulihan, termasuk droping bantuan kebutuhan dasar.
Di Aceh Tamiang adalah, kabupaten paling terparah bencana ini. Rumah, sawah, harta benda, habis porak poranda hingga saat ini terus menjadi perhatian pemerintah, dan di Aceh Tamiang juga paling banyak menelan korban jiwa, luka luka dan pengungsi.
Pemerintah Aceh memastikan terus memperkuat koordinasi dengan BPBA, BPBD kabupaten/kota, serta TNI–Polri untuk mempercepat penanganan darurat di lapangan. Bantuan logistik tambahan juga mulai digeser ke daerah-daerah yang paling sulit dijangkau.
Pemerintah Aceh fokus pada evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar warga, serta percepatan perbaikan akses jalan dan jembatan. Semua instansi bekerja maksimal.
Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk mobilisasi anggaran, peralatan, dan personel guna menangani bencana di seluruh Aceh secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Tutup Iklan