Iklan
 |
| Foto: Proyek penempelan jalan yang diduga menggunakan alokasi Dana BTT APBK Aceh Singkil 2025. |
Aceh Singkil — Bencana banjir besar yang merendam ribuan rumah warga di delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 menyisakan tanda tanya serius. Di tengah status tanggap darurat yang bahkan diperpanjang hingga 24 Desember 2025, tidak terlihat adanya realisasi signifikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBK Aceh Singkil untuk penanganan banjir dan pemulihan warga terdampak.
Padahal, banjir tersebut menenggelamkan rumah warga, lahan persawahan, ternak, serta memutus akses transportasi di sejumlah titik vital. Namun ironisnya, di saat warga berjibaku menyelamatkan diri dan bertahan hidup pascabanjir, kas daerah justru terkesan “diam”.
Fakta di lapangan menunjukkan, bantuan yang datang kepada korban banjir sebagian besar bersumber dari aksi kemanusiaan individu, lembaga sosial, yayasan, partai politik, hingga bantuan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Bulog, Bapanas, serta sejumlah perusahaan swasta. Peran Pemda Aceh Singkil sendiri nyaris tak terlihat secara konkret, baik saat banjir maupun pascabanjir.
Kondisi ini memunculkan kesan kuat bahwa beban kebencanaan di Aceh Singkil sengaja “dilimpahkan” ke pemerintah provinsi dan pusat. Salah satu contoh paling mencolok adalah rusaknya dua jembatan di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara. Sejak banjir pertama menerjang, tak ada upaya cepat dari Pemda untuk membangun jembatan darurat, meski jembatan tersebut menjadi urat nadi aktivitas warga.
Ironinya, ketidakpekaan itu tetap terjadi meski Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Aceh Singkil pada 4 Desember 2025. Kunjungan orang nomor dua di Indonesia itu pun tak cukup menggugah Pemda untuk segera bertindak membangun jembatan darurat atau membuka dapur bantuan bagi warga terdampak di ibu kota kecamatan Singkil.
Baru sepekan kemudian, setelah Gubernur Aceh Muzakkir Manaf melakukan kunjungan langsung meninjau banjir, Bupati Aceh Singkil menyampaikan pernyataan akan segera melakukan perbaikan dan mengklaim telah berkoordinasi dengan jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri.
Faktanya, setelah Gubernur Aceh meninggalkan Aceh Singkil, barulah terlihat pergerakan nyata di lapangan. TNI, Polri, dan personel Dinas Perhubungan dan masyarakat berjibaku membangun jembatan darurat di bawah komando langsung Dandim 0109 Singkil. Ironisnya, material utama jembatan seperti batang kelapa justru berasal dari sumbangan partai politik dan individu, sementara alat berat serta material pendukung lainnya dibantu perusahaan swasta perkebunan sawit yang beroperasi di Aceh Singkil. Dalam waktu sekitar tiga hari, dua jembatan akhirnya rampung dan bisa dilalui warga.
Di sisi lain, data APBK Induk 2025 menunjukkan Dana BTT Aceh Singkil dianggarkan sekitar Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp900 juta telah digunakan sebelumnya untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Pulau Banyak. Artinya, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp2,1 miliar yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk penanganan banjir.
Namun, hingga kini publik tak pernah mendapatkan penjelasan terbuka ke mana sisa Dana BTT tersebut mengalir. LSM, Mahasiswa, dan pemerhati Aceh Singkil mempertanyakan alasan pengalihan anggaran serta dasar kebijakannya, namun pihak-pihak berwenang seperti Bupati, Sekda, dan Kepala BPKK Aceh Singkil justru sulit dikonfirmasi.
Belakangan, informasi yang diterima menyebutkan bahwa sebagian Dana BTT tersebut diduga dialihkan ke proyek infrastruktur jalan pada saat Perubahan Penjabaran APBK 2025, yakni proyek penempelan jalan provinsi Lipat Kajang Atas–Gunung Lagan senilai sekitar Rp600 juta, yang saat ini tengah dalam tahap pengerjaan. Proyek tersebut kini menjadi sorotan publik karena dinilai tak sejalan dengan semangat penggunaan Dana BTT yang seharusnya diprioritaskan untuk kondisi darurat bencana.
Pertanyaannya kemudian, ke mana sisa sekitar Rp1,5 miliar Dana BTT lainnya dialihkan? Hingga kini, tidak ada kejelasan dan tidak ada penjelasan resmi kepada publik.
Kondisi ini semakin menguatkan kritik bahwa Pemda Aceh Singkil belum transparan dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan keselamatan publik. Di saat warga berjuang bangkit dari bencana, dana darurat justru “mengalir” ke proyek lain, meninggalkan rasa keadilan yang kian tergerus.
Tutup Iklan