Mahasiswa Aceh Singkil Kritik Keras Pembelian Tanah Keluarga Bupati untuk Sekolah Rakyat

Iklan

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon 

Aceh Singkil– Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang akan menganggarkan pembelian tanah milik anak Bupati untuk pembangunan sekolah rakyat pada Anggaran Perubahan 2025 menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.

Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS), Sapriadi, menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak peka terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras dan pangan. Ia menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul karena pengadaan tanah dari keluarga Bupati ini.

“Pengadaan tanah dari keluarga bupati bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya juga ada beberapa pembelian tanah milik keluarga bupati untuk proyek seperti pelabuhan CPO, terminal, pasar, dan stadion mini,” ujar Sapriadi , Kamis (2/9/2025).

Sapriadi mengingatkan, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam memanfaatkan lahan negara yang sudah tersedia, seperti lahan HGU milik PT Socfindo, PT PLB/Astra, dan PT Sinai Telaga Zam Zam seluas 100 hektar di kawasan Gunung Lagan yang dekat dengan Akademi Keperawatan (Akper) Aceh Singkil. Jika lahan tersebut dimanfaatkan, kawasan itu bisa menjadi Kompleks Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) yang strategis dan tidak membebani anggaran daerah.

Lebih jauh, Sapriadi menegaskan bahwa alokasi dana untuk pembelian tanah sebaiknya dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur yang lebih mendesak, seperti jalan-jalan rusak parah di Aceh Singkil yang dikenal dengan julukan “wisata seribu lobang.” Kondisi jalan tersebut telah lama dikeluhkan masyarakat karena membahayakan keselamatan pengguna.

“Apakah harus ada korban jiwa dulu baru pemerintah memperbaiki jalan?” sindirnya.

HIMAPAS menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengadaan tanah ini agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas dan menghindari praktik yang menguntungkan keluarga tertentu.