GANAS Minta Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil Protes Keras ke Sumut Soal Ilegal Fishing

Iklan

Ketua GANAS, Rahmi Yasir 

Aceh Singkil – Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil (GANAS) mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry agar segera memberikan kompensasi atau santunan kepada nelayan tradisional Aceh Singkil. Desakan ini disampaikan menyusul maraknya praktik ilegal fishing yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pengusaha asal Sumatera Utara di wilayah perairan Aceh Singkil.

Ketua GANAS, Rahmi Yasir, mengatakan praktik penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau telah merusak rumpon (karang buatan) milik nelayan dan menghancurkan ekosistem laut. Kondisi tersebut membuat nelayan Aceh Singkil semakin kesulitan memperoleh hasil tangkapan.

“Kami menilai Gubernur Sumut dan Wali Kota Sibolga lalai dan menutup mata terhadap aktivitas ilegal fishing yang dilakukan oleh oknum dari daerah mereka. Akibatnya nelayan Aceh Singkil menjadi korban dan hidup melarat karena laut kita rusak,” tegas Rahmi Yasir, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, selain rumpon yang rusak, sebagian besar terumbu karang di perairan Aceh Singkil juga hancur akibat penggunaan alat tangkap destruktif. Padahal, terumbu karang merupakan tempat berkembang biaknya ikan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi nelayan tradisional.

GANAS menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Sibolga tidak boleh hanya memikirkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengorbankan sumber daya alam provinsi lain.

“Kami mendesak Gubernur Bobby Nasution dan Wali Kota Akhmad Syukri menindak tegas para pengusaha nakal dan memberikan ganti rugi kepada nelayan Aceh Singkil yang terdampak,” tambah Rahmi Yasir.

Dalam kesempatan yang sama, Rahmi Yasir juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualim) dan Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon untuk menyampaikan protes resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Sibolga atas kelalaian pengawasan terhadap para pelaku ilegal fishing.

“Pemerintah Aceh jangan diam. Ini soal kedaulatan wilayah dan masa depan nelayan kita. Kalau laut terus dirusak, bagaimana Aceh Singkil bisa keluar dari status daerah termiskin,” ujarnya menegaskan.

GANAS berharap agar persoalan ini menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, untuk menindak tegas pelaku ilegal fishing serta memulihkan kembali ekosistem laut Aceh Singkil demi kesejahteraan nelayan.