Iklan
 |
| Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis |
PENAACEH Singkil - Untuk mewujudkan Value For Money yaitu sebuah konsep dalam pengukuran kinerja, maka perencanaan pengadaan barang/jasa memegang peran penting, karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan berakhir pada permasalahan hukum dan berpotensi menjadi temuan Auditor atau Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal tersebut dikemukakan Kabag ULP Setdakab Aceh Singkil, Bambang Subagyo, dalam laporan tertulis yang dibacakan saat laporkan kegiatan pembukaan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Pembinaan dan Advokasi di Lingkup SKPK Pemkab Aceh Singkil, di Aula Setdakab (7/3/2023).
Bambang mengatakan bahwa selama ini sektor pengadaan barang dan jasa selalu dianggap rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran.
“Kita tidak menutup mata terhadap hal-hal yang menghantui para pelaku PBJ yaitu, permasalahan hukum yang kadangkala terjadi dalam pengadaan barang/jasa dan sebagian besar permasalahan itu karena lemahnya perencanaan,” ungkapnya.
Pj Bupati Aceh Singkil Marthunis dalam awal arahannya menyampaikan empat siklus pembangunan yaitu “POAC”, Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).
“Siklus pembangunan kita ada empat tahap, dan kita sudah lewati dua tahap, yaitu Planning (Perencanaan) dan Organizing (Pengorganisasian). Sekarang kita mulai pada tahap ketiga yaitu Actuating (Pelaksanaan) yang merupakan implementasi dari pembangunan."
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa jika ingin pembangunan Aceh Singkil berkualitas semua proses POAC ini harus dilaksanakan secara berkualitas, sehingga rekanan yang dihasilkan juga benar-benar yang terbaik.
“Jika kita ingin pembangunan Aceh Singkil berkualitas, ke empat tahapan “POAC” ini harus kita jalankan secara berkualitas juga, dan tahap Actuating (Pelaksanaan) atau implementasi ini harus dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa,”
“Pengadaan barang/jasa ini sangat penting untuk menghasilkan rekanan yang berkualitas, oleh karena itu kita harus lakukan Sosialisasi dan Bimtek agar proses PBJ dapat menghasilkan rekanan yang terbaik yang bisa memberikan Value For Money, karena ini adalah uang publik, maka publik juga menginginkan hasil yang terbaik,” tegas Marthunis.
Lebih jauh Pj Bupati juga mengharapkan seluruh rekanan yang ada di Aceh Singkil ini berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dengan cara memilih orang-orang yang terbaik.
“Satu lagi yang ingin kita lakukan di Aceh Singkil ini ialah, bagaimana mengajak seluruh rekanan untuk ber “Fastabiqul Khairaat” berlomba-lomba melakukan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan proses barang/jasa ini, sehingga iklim berusaha di Aceh Singkil semakin lebih baik.
“Marthunis juga menyinggung tentang pembangunan jembatan handle di Rimo Kecamatan Gunung Meriah beberapa waktu yang lalu dan memberikan apresiasi kepada Bagian PBJ Setdakab karena telah memilih pelaksana pekerjaan pembuatan jembatan itu perusahaan yang terbaik, sehingga selain bisa menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, juga dapat menghemat uang negara sampai 2 (dua) Milyar,”
“Pasca pembangunan jembatan Handel itu, sekarang semakin banyak orang yang mendaftar untuk ikut proses penawaran pekerjaan barang/jasa, yang artinya proses pengadaan barang/jasa di ULP pemerintah kabupaten Aceh Singkil sudah dipersepsikan bersih dan berjalan baik,” tutup Marthunis.
Sosialisasi ini menghadirkan pemateri yaitu Arief Nurcahyo, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir secara daring. Kemudian narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sumantri, Kapolres Aceh Singkil, AKBP Iin Maryudi Helman dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Singkil Munandar.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini, seluruh Kepala SKPK, para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil, para Kepala Bagian, para PPTK dan juga Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. (Redaksi).
Tutup Iklan