Iklan
 |
| Pemkab Aceh Singkil menggelar rapat Laporan Antara Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Perkantoran Terpadu di Aula Bappeda, Senin (9/11/2026). (Dok. Istimewa) |
ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai merancang pembangunan kawasan perkantoran terpadu di atas lahan sekitar 673 hektare bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru yang mengintegrasikan seluruh kantor pemerintahan dalam satu kawasan.
Rencana besar itu dibahas dalam Rapat Laporan Antara Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Perkantoran Terpadu di Aula Bappeda Aceh Singkil, Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Senin (9/11/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Edy Widodo, yang memimpin rapat mengatakan, pembangunan kawasan perkantoran terpadu merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik.
Menurut Edy, selama ini kantor-kantor pemerintahan masih tersebar di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi melalui penataan kawasan pemerintahan yang lebih terintegrasi.
"Selama ini, kantor-kantor pemerintahan Aceh Singkil yang tersebar berserak tak berpadu di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara," ujarnya.
Berdasarkan kajian awal, lahan eks HGU PT Nafasindo dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pemerintahan terpadu. Lokasi tersebut juga telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam konsep masterplan, kawasan seluas sekitar 673 hektare itu dirancang sebagai pusat pemerintahan modern. Sejumlah fasilitas utama yang direncanakan meliputi Kantor Bupati, gedung DPRK, hingga seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Tidak hanya gedung pemerintahan, kawasan tersebut juga direncanakan memiliki danau, taman, fasilitas perdagangan, pendidikan, olahraga, perumahan hingga pusat kebudayaan.
Pemkab Aceh Singkil juga ingin menjadikan budaya lokal sebagai identitas kawasan. Konsep arsitekturnya akan mengangkat rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, serta lima warna adat sebagai karakter bangunan dan lingkungan perkantoran.
Namun, rencana pembangunan kota pemerintahan baru tersebut bukan tanpa tantangan. Edy mengingatkan agar sejumlah aspek mendasar diperhatikan secara serius, terutama kondisi tanah gambut dan potensi banjir di kawasan tersebut.
Selain itu, kepastian status hukum lahan, kesesuaian tata ruang, kelayakan lingkungan serta kemampuan keuangan daerah harus dipastikan sebelum pembangunan dilaksanakan.
"Hasil kajian sementara memang menyimpulkan rencana pembangunan tersebut layak dengan sejumlah persyaratan. Karena itu, seluruh aspek teknis, hukum, lingkungan, dan pembiayaan harus dipastikan sebelum pembangunan dilaksanakan secara bertahap," jelasnya.
Edy juga meminta seluruh SKPK menyampaikan data kelembagaan dan kebutuhan ruang kantor secara akurat. Tim konsultan diminta mengakomodasi berbagai masukan untuk menyempurnakan masterplan, termasuk strategi pembiayaan dan mitigasi bencana.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting. Camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur masyarakat diharapkan ikut mengawal proses perencanaan agar pembangunan kawasan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah.
"Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi ikhtiar menyiapkan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih mudah, dan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang," ucapnya.
Pemkab Aceh Singkil berharap kawasan perkantoran terpadu tersebut dapat diwujudkan secara bertahap melalui perencanaan matang, sinergi dan komitmen seluruh pihak.
Jika terealisasi, proyek ini tidak hanya mengubah wajah pusat pemerintahan Aceh Singkil, tetapi juga menjadi bagian dari penataan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk masa mendatang.
Tutup Iklan