GEMUKA dan Donni Maradonna Bahas Jadup, Demonstrasi Jilid II Batal

Iklan

Doni Maradona Anggota DPRK Aceh Singkil Memberikan Arahan di Acara Duduk Bersama GEMUKA.

ACEH SINGKIL – Gerakan Muda Kabupaten (GEMUKA) Aceh Singkil membatalkan rencana aksi demonstrasi jilid II terkait penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor. Keputusan tersebut diambil setelah adanya respons dari pihak Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai perkembangan penyaluran bantuan.

Pembatalan aksi itu dibahas dalam rapat GEMUKA yang digelar di Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Sabtu (17/10/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donni Maradonna, atas undangan sejumlah tokoh GEMUKA.

Ketua GEMUKA Aceh Singkil, Rasul, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima respons dari seorang pejabat terkait di Jakarta yang disebut bernama Cece mengenai persoalan penyaluran jadup bagi korban bencana.

Respons tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi GEMUKA dalam menentukan langkah selanjutnya untuk memperjuangkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Singkil.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, Aceh Singkil masuk dalam tahap ke-10 penyaluran jadup secara nasional dengan sasaran sebanyak 8.786 kepala keluarga (KK).

Meski rencana demonstrasi jilid II dibatalkan, GEMUKA menegaskan bahwa perjuangan untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan tetap menjadi perhatian. Masyarakat masih menantikan kepastian mengenai jadwal penyaluran, mekanisme pencairan, serta status bantuan bagi keluarga yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam pertemuan itu, Donni Maradonna meminta masyarakat bersabar dan menjaga situasi tetap kondusif. Dia juga berharap rencana aksi tidak dilanjutkan demi menjaga suasana yang sejuk di tengah masyarakat Aceh Singkil.

Donni turut mengajak seluruh pihak membangun komunikasi yang baik sembari menunggu perkembangan proses penyaluran bantuan. Kehadirannya dalam rapat tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara wakil rakyat dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak warga terdampak bencana.

Namun, pembatalan aksi bukan berarti persoalan jadup telah selesai. Kepastian realisasi bantuan masih menjadi hal utama yang dinantikan ribuan keluarga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Singkil.

Pemerintah dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan konkret mengenai perkembangan penyaluran bantuan tersebut. Informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses berjalan dan kapan bantuan dapat diterima.

Kini, tindak lanjut dari pihak terkait menjadi perhatian. GEMUKA diharapkan terus mengawal aspirasi masyarakat agar komunikasi yang telah terbangun dapat berujung pada kepastian penyaluran jadup bagi warga yang berhak menerima.

Bagi masyarakat terdampak bencana, yang paling dinantikan bukan sekadar respons atau janji, melainkan kepastian realisasi bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup setelah bencana.