Pemkab Aceh Singkil dan Kejari Perkuat Sinergi Hukum, Cegah Masalah Sejak Dini

Iklan

ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum. Kerja sama ini ditujukan untuk mencegah persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak awal.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Kegiatan berlangsung di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (15/9/2026).

Penandatanganan dihadiri Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon, Kajari Aceh Singkil Syahron Hasibuan., Pj Sekda Edy Widodo, para asisten, staf ahli, kepala SKPK hingga para camat.

Bupati Oyon mengatakan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan landasan hukum yang jelas. Karena itu, aparatur diminta menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan setiap kebijakan.

"Hukum harus menjadi pedoman dalam bekerja, bukan sesuatu yang harus ditakuti," kata Oyon.

Dia mengatakan kerja sama dengan Kejari diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dalam berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk kebijakan, pengelolaan aset, kontrak dan administrasi.

Menurutnya, pendekatan preventif penting dilakukan agar potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah. Pendampingan, bantuan dan pertimbangan hukum akan dilakukan sesuai kewenangan Kejaksaan.

Sementara itu, Kajari Aceh Singkil Syahron Hasibuan menyatakan Kejari siap bersinergi dengan Pemkab dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangannya.

"Kerja sama ini kita dorong sebagai langkah preventif. Kejaksaan siap bersinergi memberikan pendampingan, bantuan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangan," ujar Syahron.

Syahron menambahkan sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tetap berada dalam koridor hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja sama Pemkab Aceh Singkil dan Kejari ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, profesional dan berintegritas.