Empat Titik Mendesak, Pemkab Aceh Singkil Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Iklan

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon (Kiri) bersama Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, (Tengah) , Pj Sekda Aceh Singkil, Edi Widodo (Kanan) dan rombongan Lain Meninjau Tanggul Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah. Selasa (1/9/2026).

Aceh Singkil - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta pemerintah pusat turun tangan menangani sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai mendesak. Permintaan itu disampaikan setelah Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) turun langsung meninjau empat titik di Aceh Singkil.

Peninjauan dilakukan setelah rapat koordinasi Tim Monev PRR Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang berlangsung di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (1/9/2026).

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon bersama jajaran Tim Monev kemudian turun ke lapangan. Rombongan dipimpin bersama Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Kombes Pol Reinhard Reimond Huwae, S.I.K., serta melibatkan unsur Forkopimda, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109 Aceh Singkil, Pj Sekda dan jajaran SKPK terkait.

Empat lokasi yang menjadi perhatian yakni abrasi pantai Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, jembatan kayu Suka Kaya dan jalur penghubung di sekitarnya, proyek tanggul penahan banjir di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, serta Embung/Waduk Sianjo-Anjo di Desa Sianjo-Anjo Merah, Kecamatan Gunung Meriah.

Bupati Safriadi Oyon mengatakan peninjauan lapangan dilakukan agar persoalan yang selama ini tercatat dalam laporan dapat dilihat langsung kondisinya.

“Kita tidak ingin persoalan hanya berhenti pada laporan dan rapat. Hari ini kita melihat langsung kondisi di lapangan, mencatat apa yang menjadi masalah, kemudian mencari solusi dan langkah tindak lanjut yang konkret,” kata Oyon.

Menurutnya, masing-masing lokasi memiliki persoalan berbeda. Namun seluruhnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan membutuhkan penanganan.

Abrasi di Pulo Sarok, misalnya, terus menggerus garis pantai dan berpotensi mengancam permukiman maupun fasilitas umum. Kondisi jembatan kayu Suka Kaya juga membutuhkan perhatian karena menjadi bagian dari akses masyarakat.

Sementara di Tanah Merah, persoalan terlihat dari progres pembangunan tanggul penahan banjir. Dari rencana pembangunan lebih dari 26 kilometer, pekerjaan yang telah dilakukan baru sekitar 2,1 kilometer.

“Empat lokasi ini memiliki karakter persoalan yang berbeda. Abrasi Pulo Sarok harus kita lihat sebagai ancaman yang terus bergerak. Jembatan Suka Kaya menyangkut akses masyarakat. Tanggul Tanah Merah berkaitan dengan perlindungan dari banjir, dan Embung Sianjo-Anjo memiliki potensi strategis untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Oyon berharap hasil peninjauan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi. Pemkab Aceh Singkil meminta hasil evaluasi dapat diteruskan sebagai bahan tindak lanjut pemerintah pusat, khususnya untuk persoalan yang membutuhkan kewenangan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap Koordinator Wilayah Aceh II dapat membawa hasil evaluasi ini menjadi bahan tindak lanjut di tingkat yang lebih tinggi, sehingga penanganan yang memang menjadi kewenangan pusat dapat dipercepat,” kata Oyon.

Dia menegaskan Pemkab Aceh Singkil siap memberikan data, dokumen teknis maupun informasi lapangan yang dibutuhkan untuk mendukung proses tersebut.

“Prinsip kita sederhana: mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan; mana yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita kawal bersama sampai ada solusi,” tegasnya.

Tim Monev Bawa Temuan ke Tingkat Lebih Tinggi

Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin mengatakan kunjungan lapangan penting untuk mendapatkan gambaran faktual terkait persoalan infrastruktur di daerah.

“Apa yang kita lihat hari ini memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan di lapangan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk melihat prioritas, kebutuhan penanganan dan langkah yang harus segera dilakukan,” kata Guslin.

Dia mengatakan hasil Monev nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi untuk mendorong percepatan penanganan.