Iklan
 |
| Dio Fahmizan ST |
Oleh : Dio Fahmizan, ST.Ketua Konservasi Alam Aceh Singkil
Dalam menilai perjalanan pemerintahan Aceh Singkil, kita perlu sedikit mengubah cara pandang. Jangan sampai seluruh kinerja pemerintahan hanya diukur dari daftar janji yang belum terealisasi, sementara proses yang sedang berlangsung justru luput dari perhatian.
Pemerintahan ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar. Kapal yang belum sampai ke pelabuhan bukan berarti tidak bergerak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: dari mana kapal itu berangkat, ke mana arahnya, seberapa jauh sudah bergerak, apa hambatannya, dan apakah navigasinya masih berada di jalur yang benar.
Begitu pula pembangunan daerah.
Janji politik tentu penting. Janji merupakan bentuk komitmen kepada masyarakat. Namun, antara janji dan hasil terdapat proses panjang yang tidak selalu terlihat di permukaan.
Ada perencanaan, penganggaran, regulasi, kewenangan, proses birokrasi, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Karena itu, ketika menilai sebuah pemerintahan, kita tidak cukup hanya bertanya, “Mana hasilnya?”
Kita juga perlu bertanya, “Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sedang berjalan? Apa yang belum tercapai? Mengapa belum tercapai? Dan apa langkah perbaikannya?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk membela pemerintah. Justru diperlukan agar kritik terhadap pemerintah berdiri di atas penilaian yang objektif.
Bayangkan seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. Kita tentu tidak menilai seluruh perjuangannya hanya dari halaman terakhir. Ada proses mencari masalah, menentukan metode, mengumpulkan data, melakukan penelitian, menghadapi keterbatasan, kemudian menarik kesimpulan.
Jika hanya melihat halaman terakhir, kita akan kehilangan cerita panjang yang menghasilkan kesimpulan tersebut.
Demikian pula pemerintahan.
Hasil akhir memang penting. Bahkan hasil merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan. Namun, proses menuju hasil juga harus dilihat agar masyarakat dapat memahami apakah sebuah kebijakan memang berjalan sesuai jalur, menghadapi kendala, atau justru membutuhkan koreksi.
Mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan. Mengkritik pemerintah juga bukan berarti memusuhi pemerintah.
Dukungan yang sehat harus tetap memberikan ruang untuk koreksi. Begitu pula kritik yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk memahami persoalan secara utuh.
Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, masyarakat, akademisi, pemuda, organisasi masyarakat sipil dan seluruh elemen daerah.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan program. Legislatif memiliki fungsi pengawasan dan kontrol. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan menyampaikan kritik. Sementara masyarakat sipil dapat memberikan gagasan, perspektif serta alternatif penyelesaian persoalan.
Perbedaan fungsi tidak seharusnya membuat kita berbeda tujuan.
Sebab tujuan akhirnya sama: membuat Aceh Singkil menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, religius dan berkeadilan.
Karena itu, ruang publik Aceh Singkil seharusnya tidak hanya dipenuhi pertanyaan tentang siapa yang salah.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya?
Kita membutuhkan kritik yang tidak berhenti pada sorotan, tetapi mampu melahirkan solusi.
Kita juga membutuhkan dukungan yang tidak berhenti pada pujian, tetapi berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
Kritik dan dukungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat menjadi instrumen untuk menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar membawa daerah menuju tujuan yang diharapkan masyarakat.
Pembangunan pun tidak cukup diukur dari berapa banyak proyek yang terlihat.
Seperti sebuah bangunan, kita tidak bisa menilai kekuatannya hanya dari warna dinding. Kita harus melihat fondasinya, struktur yang menopangnya, beban yang mampu ditanggung dan daya tahannya dalam jangka panjang.
Begitu pula pembangunan Aceh Singkil.
Kita perlu bertanya bukan hanya berapa banyak yang dibangun, tetapi juga seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, seberapa kuat keberlanjutannya, dan ke mana arah pembangunan tersebut membawa daerah ini.
Sebagai Ketua Konservasi Alam Aceh Singkil, saya melihat pembangunan sebagai kerja bersama dalam sebuah ekosistem yang saling berkaitan.
Alam, masyarakat, pemerintah dan seluruh elemen daerah tidak bisa berdiri sendiri.
Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan lingkungan. Infrastruktur harus memberikan manfaat nyata. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan.
Kita boleh berbeda dalam membaca persoalan. Kita boleh berbeda dalam memberikan penilaian. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan tujuan bersama.
Aceh Singkil tidak membutuhkan pertarungan narasi tanpa ujung. Aceh Singkil membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan, mengapresiasi capaian, mengoreksi kebijakan yang keliru dan bersama-sama mencari jalan keluar.
Pada akhirnya, pemerintah akan terus dinilai oleh masyarakat.
Yang terpenting adalah penilaian tersebut dilakukan secara adil: tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi juga tidak menghapus seluruh proses dan capaian yang telah dilakukan.
Sebab pemerintahan bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling benar.
Pemerintahan adalah perjalanan panjang untuk memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dan pada akhirnya, yang harus kita menangkan bukanlah perdebatan.
Yang harus kita menangkan adalah masa depan Aceh Singkil.
Tutup Iklan