Iklan
 |
| Paripurna Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2027 |
Aceh Singkil - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp800,05 miliar. Peningkatan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah menjadi sejumlah prioritas yang dituangkan dalam rancangan tersebut.
Rancangan itu tertuang dalam dokumen pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Bupati Aceh Singkil kepada DPRK.
Dalam dokumen yang dibacakan Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon tersebut, belanja daerah 2027 direncanakan sebesar Rp800.051.125.379. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp786.191.702.055.Dengan demikian, rancangan APBK 2027 mengalami defisit sebesar Rp13.859.423.324.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan nihil.
PAD Rp83,7, Transfer Rp687 M
Dalam rancangan pendapatan 2027, Pemkab Aceh Singkil memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83.776.443.515.
Kemudian pendapatan transfer mencapai Rp687.395.415.184, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp15.019.843.356.Totalnya mencapai Rp786,19 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan pendapatan daerah masih sangat didominasi dana transfer dibandingkan PAD.
Lima Prioritas Pembangunan
Dalam dokumen KUA-PPAS, pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan Aceh Singkil 2027 yakni:"Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Mewujudkan Aceh Singkil Makmur dan Berdaya Saing."
Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam lima prioritas.
Pertama, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dengan penguatan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam.
Kedua, mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, baik bidang pendidikan, kesehatan, agama, pengarusutamaan gender, pemuda maupun olahraga.
Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi sistem birokrasi untuk mewujudkan clean government and good governance.
Keempat, peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi lokal dan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta mitigasi bencana.
Kelima, peningkatan kualitas infrastruktur untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar serta konektivitas antarwilayah.
Anggaran Rp800 M Jadi Sorotan
Dengan belanja yang mencapai Rp800 miliar lebih, rancangan APBK 2027 selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara DPRK Aceh Singkil dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).
Dokumen tersebut menyebut KUA dan PPAS yang nantinya disepakati kepala daerah bersama DPRK akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK).
Pemerintah daerah juga menegaskan arah kebijakan pembangunan 2027 disusun dengan memperhatikan RPJMD Aceh Singkil 2025-2029 serta hasil evaluasi capaian kinerja daerah.
Dengan tema yang menempatkan ekonomi, infrastruktur dan konektivitas sebagai prioritas, pembahasan di DPRK akan menjadi tahap penting untuk melihat program mana yang benar-benar mendapat alokasi anggaran.
Tutup Iklan