Miris! APBK 2026 Aceh Singkil Seolah Mati Suri, Pembangunan Tak Kunjung Dimulai

Iklan

Ilustrasi 

Redaksi 

Aceh Singkil - Waktu terus berjalan, tetapi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil seakan tertinggal. Memasuki Agustus 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang seharusnya menjadi mesin penggerak pembangunan daerah justru belum menunjukkan denyut yang berarti.

Hingga penghujung Juli, belum tampak satu pun proyek fisik yang benar-benar berjalan di lapangan. Belanja daerah yang telah terealisasi disebut masih didominasi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Uang Persediaan (UP) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Artinya, selama lebih dari tujuh bulan tahun anggaran berjalan, masyarakat Aceh Singkil belum sepenuhnya merasakan kehadiran APBK 2026.

Pantauan PENAACEH pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Singkil juga memperlihatkan geliat pengadaan yang masih jauh dari harapan. Jumlah paket tender yang telah tayang tercatat kurang dari 10 paket.

Memang, sejumlah paket perencanaan dan Penunjukan Langsung (PL) mulai muncul. Namun, jika dibandingkan dengan waktu efektif pelaksanaan yang tersisa, langkah tersebut dinilai masih terlalu lambat.

Sebab, kalender tidak menunggu. Dalam hitungan hari, Aceh Singkil akan memasuki Agustus, menyisakan sekitar empat hingga lima bulan efektif sebelum tahun anggaran berakhir.

Kalau proyek baru mulai sekarang, tentu waktu pelaksanaannya sangat sempit. Ini rawan menimbulkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

Kondisi ini menghadirkan ironi. Ketika banyak daerah lain mulai menyelesaikan pekerjaan dan menghitung capaian pembangunan, Aceh Singkil justru masih sibuk menyiapkan start.

Padahal, kebutuhan masyarakat tidak pernah menunggu. Jalan rusak tetap harus diperbaiki, fasilitas pendidikan perlu ditingkatkan, pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan anggaran, dan roda ekonomi masyarakat menanti untuk digerakkan.

Lambannya realisasi APBK juga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Kontraktor lokal masih menunggu pekerjaan. Alat berat masih terparkir. Tenaga kerja harian belum terserap. Pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan perputaran uang dari aktivitas proyek pemerintah pun hanya bisa berharap.

Di atas kertas, APBK 2026 memang sudah ada. Namun di lapangan, keberadaannya nyaris tak terasa.

Jika situasi ini terus berlanjut, Aceh Singkil berpotensi kembali menghadapi fenomena klasik: proyek menumpuk di penghujung tahun, pekerjaan dikebut dalam waktu singkat, dan kualitas pembangunan dipertaruhkan.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi setelah APBK 2026 melalui perjalanan panjang. Mulai dari keterlambatan pembahasan, molornya pengesahan, hingga lambannya implementasi pasca-evaluasi. Kini, setelah tujuh bulan berlalu, masyarakat masih menunggu tanda-tanda bahwa anggaran daerah benar-benar bekerja.

Aceh Singkil pun kini seperti sedang berpacu melawan waktu. Setiap hari yang berlalu tanpa pembangunan adalah hari yang hilang bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil belum memberikan penjelasan resmi terkait lambannya realisasi program dan kegiatan APBK 2026.