Perangkat Kampung Belum Gajian 5 Bulan, Efek Domino APBK Aceh Singkil Belum Tuntas

Iklan

Karikatur 

Aceh Singkil – Dampak belum efektifnya pelaksanaan APBK Aceh Singkil 2026 sebetulnya juga terasa hingga ke tingkat kampung. Hingga memasuki akhir Mei 2026, ribuan perangkat kampung di Aceh Singkil disebut belum menerima penghasilan selama lima bulan berjalan.

Kondisi ini terjadi karena sumber pembayaran penghasilan tetap perangkat kampung berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Singkil. Sementara hingga saat ini, APBK 2026 disebut belum selesai pada tahapan evaluasi di tingkat Pemerintah Aceh sehingga pencairan anggaran belum berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Singkil, Riky Yodiska, membenarkan kondisi tersebut.

“Itu karena APBK Aceh Singkil belum turun,” kata Riky singkat saat dikonfirmasi Kamis (21/5/2026).

Belum cairnya ADK membuat pemerintah kampung belum dapat melakukan penarikan anggaran untuk membayarkan penghasilan perangkat sesuai pos yang telah diatur.

Di sisi lain, roda pemerintahan kampung tetap harus berjalan. Sejauh ini, pemerintah kampung disebut masih bisa mengakses Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bahkan, di lapangan muncul praktik penggunaan sementara dana yang tersedia untuk menopang kebutuhan operasional, termasuk membantu kebutuhan perangkat kampung sembari menunggu pencairan dari daerah.

Namun kondisi tersebut memunculkan konsekuensi lain. Dana Desa yang semestinya digunakan untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berpotensi terganggu karena ruang fiskal kampung ikut tertekan.

Situasi ini juga memunculkan pertanyaan di tengah publik: mengapa tidak terlihat gejolak besar di desa meski perangkat kampung belum menerima gaji selama lima bulan?

Sejumlah sumber PENAACEH menyebut sebagian kampung memilih bertahan dengan mekanisme internal agar pelayanan pemerintahan tidak berhenti. Meski demikian, pola seperti ini dinilai bukan solusi jangka panjang karena dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan desa.

Persoalan ini kembali menunjukkan efek berantai dari keterlambatan siklus penganggaran daerah. Bukan hanya proyek dan belanja pemerintah yang tertahan, tetapi juga menyentuh langsung penghasilan aparatur di tingkat kampung.