Harga Sawit Terjun Bebas, Pemerintahan Oyon Disebut Tak Berkutik Hadapi PKS

Iklan

Budi Harjo 

Aceh Singkil - Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aceh Singkil memicu kritik keras terhadap pemerintahan Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon atau yang akrab disapa Oyon. Pemerintah daerah dinilai tidak memiliki langkah nyata menghadapi perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di tengah merosotnya harga sawit masyarakat.

Sorotan itu disampaikan pemerhati daerah, Budi Harjo, yang menilai pemerintah hanya aktif membangun narasi besar soal sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah, namun lemah saat petani membutuhkan perlindungan nyata.

“Selama ini pemerintah selalu bicara sawit adalah urat nadi ekonomi masyarakat Aceh Singkil. Tapi ketika harga sawit rakyat jatuh drastis, pemerintah justru terlihat tak berkutik menghadapi perusahaan,” kata Budi Harjo, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, harga TBS sawit swadaya di Aceh Singkil saat ini mengalami penurunan sangat tajam. Dari sebelumnya berkisar Rp 2.700 per kilogram, kini merosot hingga menyentuh Rp 1.980 per kilogram di tingkat pengepul atau ramp lokal.

Penurunan itu disebut sangat memukul ekonomi masyarakat, mengingat mayoritas warga Aceh Singkil menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit.

Budi menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani swadaya. Hingga kini, kata dia, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemkab Aceh Singkil untuk menekan perusahaan agar menjaga stabilitas harga beli buah sawit masyarakat.

“Tidak ada pemanggilan terhadap perusahaan, tidak ada evaluasi terbuka soal penurunan harga, bahkan tidak ada intervensi serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia membandingkan kondisi Aceh Singkil dengan sejumlah daerah lain seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan. Menurutnya, pemerintah daerah di wilayah tersebut aktif melakukan pengawasan terhadap tata niaga sawit sehingga harga sawit non-mitra tetap berada di level yang lebih stabil.

“Di luar Aceh, pemerintah daerah berani menekan perusahaan agar harga tidak dimainkan. Akibatnya petani masih bisa menikmati harga di kisaran Rp 2.500 sampai Rp 2.800 per kilogram. Sementara di Aceh Singkil harga justru dibiarkan jatuh sampai di bawah Rp 2 ribu,” katanya.

Di sisi lain, petani sawit juga dihadapkan pada tingginya biaya operasional kebun. Harga pupuk non-subsidi dan herbisida disebut terus mengalami kenaikan, sementara harga jual buah sawit justru semakin melemah.

“Kondisi ini sangat berat bagi petani. Harga sawit jatuh, biaya produksi naik, tapi pemerintah daerah tidak terlihat hadir membela masyarakat,” ucap Budi.

Ia pun mendesak Bupati Aceh Singkil segera mengambil langkah konkret dengan memanggil seluruh perusahaan PKS yang beroperasi di wilayah tersebut untuk mengevaluasi mekanisme penetapan harga.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta membentuk pengawasan ketat terhadap tata niaga sawit melalui Satgas Pangan guna memastikan tidak ada permainan harga yang merugikan petani swadaya.

“Jangan hanya pandai bicara di depan publik bahwa sawit adalah penopang ekonomi rakyat. Kalau benar berpihak kepada masyarakat, pemerintah harus berani bertindak saat harga sawit hancur seperti sekarang,” tegasnya.

Budi memastikan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini dan meminta pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan retorika tanpa tindakan nyata bagi petani sawit Aceh Singkil.